Pemerintah Klaim Tol Laut mampu Kurangi Disparitas Harga

MNOL, Jakarta – Penetapan program tol laut oleh Presiden Joko Widodo bukan merupakan program wacana belaka, hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Kemenko Maritim dan Sumber Daya yang membahas mengenai program dan perkembangan Tol laut berdasarkan Perpres No. 106/2015 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli itudihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Dirut PT. Pelni serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait lainnya di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Senin (30/05).

Esensi dari penerapan program tol laut ini untuk menjaga agar disparitas harga logistik di pulau-pulau tersebut tidak berbeda jauh dari di kota-kota besar. Berdasarkan hasil kajian dari Kemenko Maritim dan Sumber Daya sebagaimana disampaikan oleh Deputi III Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin menyatakan harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia timur telah mengalami penurunan.

“Contoh yang cukup baik dari penurunan harga-harga kebutuhan pokok di kota Namlea Kabupaten Buru, beberapa komoditas sudah cukup baik, target dari Perpres itu penurunan sampai 30 – 40%,” ujar Ridwan di sela-sela Rakor tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan dukungan anggaran Pemerintah dalam Program tol laut ini sudah cukup maksimal dan utamanya ada di Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut dan Darat. Untuk Perhubungan Laut ada anggaran untuk Angkutan Laut perintis baik penumpang maupun barang sebesar Rp1,16 trilyun yang rinciannya adalah untuk angkutan barang Rp220 milyar, angkutan ternak Rp8 milyar, dan penumpang khususnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur sebesar Rp937 milyar.

Selanjutnya anggaran untuk sarana Fasilitas Pelabuhan (Faspel), sebesar Rp2.089 milyar, Anggaran untuk pengerukan alur pelayaran, sebesar Rp761 milyar. Anggaran untuk pembangunan/rehab Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Sistem telekomunikasi pelayaran, sebesar Rp527 milyar dan Pembangunan berbagai jenis kapal (kontrak tahun jamak) sebesar Rp4.651 milyar.

Pada Kesimpulan Rakor tersebut Menko Rizal Ramli menggaris bawahi beberapa poin penting yakni pelaksanaan Program tol laut sudah dalam jalur yang tepat, namun masyarakat belum percaya dan perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah.

Program Tol laut sudah dimulai beberapa langkah serta ada dampak yang baik yaitu penurunan harga kebutuhan pokok di beberapa daerah karena program tol laut yang sebagian disubsidi untuk menciptakan pelayaran reguler (reguler shipping).

“Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan PT. Pelni agar melakukan kajian mendalam terhadap trend program tol laut di masa mendatang terutama terkait jenis dan ukuran kapal yang akan digunakan pada jalur tol laut ini,” ungkap Rizal Ramli.

Kemudian arus balik agar didorong oleh Kementerian/Lembaga teknis dengan mengumumkan jadwal kapal yang siap mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat. Kementerian Perdagangan diminta untuk mengumpulkan dan mengadakan pertemuan dengan para pedagang besar agar memanfaatkan penggunaan regular shipping yang sudah ada.

Adapun guna memperkuat program tol laut ini dan berdampak serta bermanfaat langsung bagi masyarakat Indonesia Timur yang menetap di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Menko Maritim menugaskan secara khusus kepada Deputi III Kemenko Maritim dan Sumber Daya untuk merintis program “Jembatan Logistik Udara” guna mengurangi disparitas harga yang lebih efekif di wilayah Indonesia Timur via pesawat udara. (Tan)