APMI: Sebelum Bangun Infrastruktur di Natuna, Masalah Kedaulatan harus Tuntas

MNOL, Jakarta – Niatan pemerintah untuk membangun Kepulauan Natuna mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya, Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) selaku organisasi pemuda yang bergerak di bidang maritime, turut mengapresiasi wacana tersebut. Akan tetapi berdasarkan kajian internalnya, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah ialah mematenkan Natuna sebagai simbol kedaulatan NKRI di Laut China Selatan.

“Menjadikan Natuna sebagai daerah kota perikanan, hub gas dan industri memang perlu, namun yang lebih penting ialah pemerintah harus mengurus dulu konsepsi kedaulatan di wilayah tersebut,” ujar Sekjen APMI Ahlan Zulfakhri kepada maritimnews beberapa waktu lalu.

Dia menilai, upaya pemerintah melakukan sebuah terobosan dengan menghidupkan Natuna sebagai pusat perikanan, gas dan industri perlu mendapatkan apresiasi. Hal tersebut dilakukan agar di Natuna ada aktifitas perekonomian sebagaimana janji kampanye Presiden dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

“Namun, sebelum kita bicara bagaimana menghidupkan Natuna sebagai salah satu pusat perekonomian nasional, sepatutnya kita melihat bagaimana agresivitas Tiongkok menyeret Indonesia ke pusaran konflik Laut China Selatan,” tandasnya.

Lebih lanjut, lulusan Perkapalan Undip itu menyatakan kedaulatan harus dibenahi dahulu. Karena dengan model diplomasi baru dengan basis kawasan dan menjadi pemimpin di kawasan tersebut, secara otomatis Indonesia fokus pada pembangunan di wilayah terdepan.

“Jika pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur terlebih dahulu maka tentunya klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok (Nine Dashed Line) bisa jadi akan mendapatkan dukungan,” telisiknya.

Lanjutnya, inilah yang dinamakan mengamankan wilayah terlebih dahulu baru lakukan pembangunan. Sebelum bicara infrastruktur, Indonesia harus kuat dulu secara geopolitik.

“Agresivitas Tiongkok kita lihat sejak mereka jelas-jelas mengeluarkan sembilan garis putus-putus pada pasport penduduknya pada tahun 2012, baru setelah itu dia keluarkan mereka pelan-pelan melakukan pembangunan d pulau-pulau sekitar wilayah tersebut,” ungkapnya.

Tentunya dengan skema tersebut kita dapat melihat bagaimana Tiongkok melakukan sebuah klaim terlebih dahulu baru melakukan pembangunan. Harapannya dengan ada upaya positif pembangunan Natuna secara otomatis pemerintah melek terhadap konsep model diplomasi baru berbasis kawasan.

“Agar Indonesia memiliki kekuatan secara geopolitik di dunia maka pemerintah harus berani klaim kedaulatannya dulu,” pungkas Ahlan. (Tan)