Wujudkan Poros Maritim Dunia, Seskoal Gelar Seminar Soal Sinergisitas Institusi

MNOL, Jakarta – Sinergi antar institusi di laut menjadi pokok bahasan utama dalam Seminar Maritim Seskoal 2016 yang dilaksanakan di Seskoal, Cipulir, Jakarta (2/6). Seminar bertajuk “Sinergisitas Kebijakan Lintas Sektoral Institusi di Laut Guna Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” itu dibuka oleh Danseskoal Laksda TNI Herry Setianegara.

Dalam amanatnya, Danseskoal mengungkapkan bahwa seminar ini merupakan wujud sumbangsih Sskoal terhadap permasalahan maritime yang tengah dihadapi oleh Indonesia saat ini. Seminar itu menghadirkan para pembicara, antara lain Kepala Bakamla Laksdya TNI Arie Soedewo, Paban V Sopsal Kolonel Laut (P) Bambang Irwanto, Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Ditjen PSDKP KKP Syafrizal dan peneliti dari CSIS, Evan Laksmana.

Dalam kesempatan itu Kabakamla mengurai tentang dasar hukum pembentukan Bakamla serta kondisi keamanan laut nasional terkini. Selanjutnya dia juga mengupas kendala-kendala yang kerap terjadi lintas institusi kala melakukan operasi bersama.

“Bakamla didasari dari pasal 59 ayat 3 Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian dilanjutkan dengan Perpres 178 tahun 2014 tentang Peran dan Fungsi Bakamla. Di sini jelas, Bakamla hanya lah  badan operasional bukan legislator. Jadi ketika sekarang masih kerap terjadi tumpang tindih kita kembali lagi dengan peraturan masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arie menyebutkan Bakamla hadir karena adanya tumpang tindih dan kesemrawutan penegakan hukum di laut. Dari kejadian itu maka diperlukan efektivitas dalam suatu keamanan di laut.

Dapat dianalogikan olehnya, suatu keluarga yang hendak memberantas tikus maka dia butuh kucing, kemudian perlu susu untuk kucingnya selanjutnya perlu peternakan sapi untuk menyediakan susunya.

“Setelah tikusnya hilang, apakah kucing dan sapinya ditiadakan. Nah apakah dalam keamanan laut loginya seperti itu,” tegas Arie.

Kabakamla juga mengimbau kalau hanya melihat dan menyalahkan peraturan malah tidak pernah terjadi keamanan di laut. Dia lebih melihat niatannya didirikan badan ini yang tidak lain adalah untuk merah putih, bukan kepentingan segelintir orang atau sektor.

Dari situ jelas bahwa pemerintah tidak main-main soal penegakan hukum di laut yang merupakan wujud kedaulatan bangsa dan negara di laut. Menurut lulusan AAL tahun 1983 itu, apa pun program pemerintah harus didukung oleh seluruh instansi.

“Kita tahu dulu TNI AL pernah dongkol, tetapi lagi-lagi kita harus melihat secara bijak. Jangan hanya meributkan masalah payung hukumnya, kalau begitu nggak kelar-kelar kita bahas masalah keamanan laut. Cobalah berfikir Out of the Book,” tandasnya.

Soal kebutuhan Bakamla, Arie menuturkan memang Bakamla masih jau secara ideal baik alutsistanya maupun perangkat-perangkat pendukungnya. Namun, jika kita masih berfikir soal itu, lagi-lagi kita tidak akan pernah jalan. Maka dari itu dia mengimbau pentingnya sinergisitas antar lembaga dengan baik.

“Idealnya Bakamla harus punya 400 kapal untuk mengawal laut kita. Tetapi kita berfikir logis apakah negara mampu menyediakan. Oleh karena itu kalau dijumlah kapal TNI AL, Bakamla, KKP, Polair dan sebagainya mampu mencapai 400. Makannya harus ada sinergi yang jelas di antara semuanya,” bebernya.

Pria berkumis tebal itu juga menekankan mengenai budaya maritim yang sebenarnya sebuah budaya keterbukaan. Karena budaya tersebut merupakan inti dari Nawa Cita pemerintah, yang lebih diukur lagi mengenai bagaimana soal kebersamaan.

“Kita lihat selama 350 tahun kita didaratkan sehingga kita menjadi orang yang tertutup dan susah diajak kerja sama. Sudah pasti dalam menghapus ego sektoral saat ini pasti sangat sulit,” pungkasnya.

Sementara itu, Syafrizal yang merupakan perwakilan dari KKP membahas soal adanya Satgas IUU Fishing yang sempat menuai banyak kritikan saat itu. Menurutnya, keberadaan satgas itu juga tetap memerlukan sinergisitas dari semua instansi.

“Satgas 115 dalamnya ada TNI AL, Polair, Bakamla dan tentunya PSDKP. Cuma hanya saja dipimpin oleh orang sipil yakni Menteri Susi, oleh karena itu kita sudah pasti membutuhkan dukungan dari semua pihak,” kata Syarizal.

Sedangkan, Evan Laksmana dari CSIS menuturkan perlunya Kantor Urusan Maritim  Nasional yang berada di bawah Staf Kepresidenan. Badan itu bertugas untuk merumuskan konsep kemaritiman nasional yang langsung diberikan kepada Presiden.

Praktis gagasan itu mengundang banyak pertanyaan dari para audiens. Pasalnya, adanya lembaga baru lagi akan menamah keruwetan dalam dunia maritim nasional.

Kesimpulan dari seminar ini ialah sinergisitas menjadi faktor utama dalam tercapainya poros maritim dunia. Acara itu kemudian ditutup dengan ramah tamah dan pemberian cindera mata dari Danseskoal.(Tan)