Galangan Kapal harus tetap Utamakan Aspek Keselamatan Pelayaran

MNOL, Jakarta – Di era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan Iptek. Hal itu ikut mempengaruhi teknologi galangan kapal di Indonesia.

“Pembangunan kapal cenderung mengarah pendekatan ilmiah dan risk based metodology, namun harus tetap diikuti peningkatan aspek keselamatan pelayaran,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ir. Sugeng Wibowo, MM pada acara Pengembangan Berkelanjutan Marine Inspector Tahun Anggaran 2016 di Dynasty Hotel Resort Bali, Kamis (18/8).

Dalam acara yang berlangsung selama dua hari dan dihadiri oleh 94 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sugeng Wibowo menyampaikan, kesepakatan kawasan perdagangan ASEAN atau bahkan kawasan Asia, menjadi permasalahan sekaligus tantangan tersendiri dihadapi suatu negara termasuk Indonesia yang sedang memposisikan diri sebagai poros maritim dunia.

Apalagi pemerintahan sekarang tengah memberikan perhatian pada penyelenggaraan program Tol Laut, di mana Kapal sebagai alat transportasi laut menjadi tulang punggung untuk menyambungkan atau konektivitas antar pulau di wilayah Nusantara mulai Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua) dan dari Miangas (Sulawesi Utara) hingga Rote (Nusa Tenggara Timur).

“Memang tidak mudah karena dunia maritim meliputi banyak sekali aspek yang kompleks. Salah satunya aspek berkaitan dengan hukum internasional dan organisasi internasional,” kata Sugeng Wibowo.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ir. A. Tonny Budiono, MM menyampaikan bahwa kemajuan teknologi pembangunan kapal perlu dilakukan kajian lebih mendalam, sampai sejauh mana  kemajuan teknologi pembangunan kapal harus berkembang dengan tidak meninggalkan peningkatan aspek keselamatan pelayaran.

“Tentu tidak lepas dari pengaturan-pengaturan dalam bentuk regulasi yang akan diterapkan terhadap pembangunan dan pengoperasian kapal di masa mendatang,” pungkasnya. (Bayu/MN)