Poros Maritim masih Retorika, SBY: Pemerintah Jangan Dikontrol Tiongkok

MNOL, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dikontrol oleh China (Tiongkok).

Bahkan, Presiden RI keenam itu juga menunjukan, bahwa negeri tirai bambu tersebut sedang menjalankan hegemoni kapitalisnya di wilayah Asean.

“Konon Tiongkok (China) akan mengajak kita semua membangun ekonomi di ASEAN, masuk India, terus sampai ke bagian timur dari Eropa. Tetapi, saya ingatkan jangan hanya dilakukan oleh Tiongkok, apalagi kalau dikontrol oleh Tiongkok,” kata SBY saat  memberikan orasi ilmiah dalam acara Wisuda ke-XV Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/8).

SBY menambahkan, sebagai negara berdaulat, Indonesia harus mengontrol perkembangan di kawasan agar siap menghadapi kerja sama global dengan negara-negara lain.

Sehingga, akan sangat penting bagi pemerintah untuk menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini.

“Jadi, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita bisa mengembangkan potensi-potensi kita,” ucapnya.

Kemudian, terkait dengan poros maritim yang didengungkan Jokowi. SBY menilai, saat ini baru sebatas retorika belaka.

“Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim. Negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati, pembangunan kita berwawasan maritim. Tetapi, yang saya dengar, yang saya ikuti, itu baru sebatas retorika,” kata SBY.

“Retorika kadang diperlukan, tetapi kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika, without action, without policy, without actual program to be implemented (tanpa tindakan, tanpa kebijakan, tanpa program aktual untuk dikerjakan-red),” kata SBY.

Salah satu hal yang disoroti SBY sendiri adalah pembangunan infrastruktur. Saat ini pemerintah masih fokus pada pembangunan infrastruktur di darat, seperti pembangunan kereta api dan jalan raya.

“Banyak sektor pembangunan di laut yang belum dikembangkan, seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, pariwisata, hingga pembangunan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Dengan kata lain, SBY menyimpulkan poros maritim yang dibangun oleh pemerintah adalah poros maritim-nya Tiongkok. Karena semua infrastruktur dan pola pembangunan, Tiongkok yang pegang.

Namun, untuk saran yang harus dilakukan pemerintah, SBY masih berkutat pada rumusan  Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Di mana, ia menyarankan, agar RPJMN untuk pembangunan daerah kepulauan harus dibedakan dengan RPJMN daerah daratan. Sebab, RPJMN akan menjadi patokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam artikelnya “Refleksi 71 tahun Merdeka” Letkol Laut (P) Salim menyebutkan, ada dua landasan yang bisa dipakai pemerintah untuk membangun poros maritim. Pertama, landasan UUD Amandemen dan landasan UUD 1945.

Bila pemerintah menginginkan poros maritim ini untuk rakyat Indonesia maka standar aturan UUD 1945 wajib dipakai.

Namun, bila yang dikehendaki dalam membangun poros maritim adalah karpet merah asing menguasai landasan ekonomi di NKRI. Maka UUD Amandemen lah yang layak dipakai. (RM/MN)