IIMS dan PPAL Susun Maritime Policy Indonesia

Jakarta- Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) menilai Indonesia membutuhkan satu kebijakan yang menyeluruh, terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengelolaan sektor maritim Indonesia. Penyusunan maritime policy dinilai merupakan jawaban atas ketidakpuasan Presiden Joko Widodo terhadap pelaksanaan visi poros maritim dunia yang saat ini sudah berjalan sebagaimana yang disampaikan Presiden pada saat rapat terbatas mengenai poros maritim di Tepi Danau Toba, Sumatra Utara (20/8/2016).

Urgensi penyusunan maritime policy secara filsofis berlandaskan pada prinsip bagaimana menjaga laut dan memanfaatkannya untuk kepentingan nasional Indonesia. Pendekatan tersebut merupakan perpaduan yang mensinergikan kepentingan pertahanan Indonesia, ekonomi Indonesia di laut dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, maritime policy yang sedang disusun oleh IIMS tersebut juga akan menjembatani persoalan tumpang tindih kewenangan antar instansi dalam pengelolaan sektor maritim yang selama ini banyak dikeluhkan berbagai pihak termasuk pemerintah.

“Kita berharap maritime policy yang sedang kita susun ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah maritim sehingga kedepan sektor maritim Indonesia dapat menjadi kekuatan nasional Indonesia” Ucap Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh pendiri IIMS yang juga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) periode 2002-2005.

Penyusunan maritime policy ini tambahnya akan melibatkan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) untuk menguatkan rumusan tersebut. Hasil dari penyusunan ini akan dibuatkan seminar dan workshop yang bekerjasama dengan Conventry University London untuk meminta masukan dari sejumlah pakar lainnya sehingga rumusan ini dapat menjadi rumusan yang sifatnya menyeluruh dan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pengelolaan bidang maritim.