Demi Kedaulatan NKRI, Pemerintah harus Waspadai China
Kunjungan Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI di Natuna
MNOL, Jakarta – Terkait hegemoni Pemerintah China dalam eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) membuat beberapa kalangan menyerukan agar pemerintah mewaspadai sepak terjang Negeri Tirai Bambu itu yang berimplikasi pada kedaulatan NKRI.
Tadi malam (8/11/16), dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan perspektif ancaman Indonesia dari sudut pandang letak geografis dan kekayaan sumber daya alamnya.
Lulusan AKABRI tahun 1982 itu juga menyinggung potensi konflik di LCS, ditandai dengan maraknya pencurian ikan oleh nelayan China yang disokong oleh pemerintahnya.
“Laporan dari TNI AL, perairan Natuna terus menjadi incaran nelayan China yang dilindungi oleh Coast Guard-nya,” ujar Gatot.
Padahal, pembahasan pada ILC malam itu seputar aksi demo 4 November 2016 yang diawali dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Entah mengapa, Panglima TNI menjelaskan secara general dalam lingkup lingkungan strategis (lingstra) dan geopolitik serta permasalahan global.
Pesan Panglima saat itu hanya memperkuat persatuan dan kesatuan dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. “Sesuai instruksi presiden, tugas kami sebenarnya ringan hanya menjaga Bhineka Tunggal Ika, dan itu sudah kami lakukan,” ungkapnya.
Namun berbagai spekulasi merujuk pada upaya pemerintah China di balik nuansa aksi 411 di Jakarta. Beredar kabar bahwa PM China akan mem-back up etnis Tionghoa di Indonesia jika kerusuhan seperti tahun 1998 kembali terulang.
Entah benar atau tidak informasi itu, yang jelas Panglima TNI memberi signal baik kepada pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia agar tetap waspada menghadapi segala ancaman dari luar yang merongrong kedaulatan NKRI.
Senada dengan Panglima TNI, pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati juga mengingatkan hal serupa. Dia membeberkan data berdasarkan catatan Komando Armada Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar), pada tahun 2008, delapan kapal ikan China ditangkap di ZEE Indonesia di Natuna. Insiden berikutnya terjadi pada tahun 2010, 2013, hingga mencapai puncaknya pada 2016 ini.
Susaningtyas NH Kertopati
“Yang menjadi perhatian adalah China selalu membentengi kapal nelayannya yang ditangkap di Indonesia dengan Coast Guard-nya untuk melakukan intimidasi, berbeda dengan nelayan dari negara-negara lain,” ungkap Nuning biasa akrab disapa.
Oleh karena itu, sambung mantan Anggota Komisi I DPR RI ini, insiden itu jelas bukanlah pencurian ikan biasa, melainkan sebuah bentuk nyata dari state sponsored illegal fishing yang dilakukan oleh China di kawasan ZEE Indonesia.
“Ini sudah melecehkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tegas Nuning.
Maka dari itu, peran TNI AL dan Bakamla RI harus ekstra khususnya di wilayah Natuna. Di mana kemampuan intelijen maritim dari kedua instansi ini sangat diperlukan karena sudah menyangkut kedaulatan antar negara.
“Tentunya jika tidak segera ditanggulangi akan semakin meningkatkan eskalasi yang berujung pada perang antar negara,” tandasnya.
Spekulasi lain yang menguatkan asumsi itu terjadi pada momen sandarnya Kapal Perang Angkatan Laut China (Tiongkok) Zheng He–81 di Jakarta, menjelang 4 November 2016. Menurut, Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), kunjungan kapal perang AL China itu jelas berkaitan dengan isu 411.
“Kehadiran kapal perang China pada momentum 4 November kemaren merupakan sebuah agenda yang tidak biasa. Menariknya mengapa kapal tersebut datang bertepatan dengan demo Aksi Bela Al-Qur’an,” terang Ahlan.
Lanjut lulusan Perkapalan UNDIP itu, hal tersebut menjadi puzzel yang menunjukkan tindakan preventif China terhadap aksi 411. “Hadirnya kapal perang di sebuah negara merupakan sebuah simbol, jadi tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah kunjungan biasa,” tutupnya. (Tan/MN)
