Surabaya, Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP-PBNU) menyelenggarakan NU Expo 2016, pada 21-24 Desember 2016 di JX Internasional Surabaya yang melibatkan pengusaha dari pesantren, komunitas santri dan jaringan usaha dari swasta maupun pemerintah (BUMN) untuk meningkatkan kualitas pengusaha dari pesantren, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kualitas-kreatifitas produk.
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. NU Expo 2016 selain sebagai ajang pengenalan produk dari sekitar 211 pelaku usaha UMKM dan mitra bisnis LPNU-PBNU dari berbagai daerah di Indonesia, juga diisi dengan Seminar Nasional yg mengangkat tema “EKONOMI ISLAM NUSANTARA – Mengembangkan UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren”.
Dalam seminar hadir para praktisi dari berbagi bidang seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Koperasi & UMKM, Kementerian KOMINFO, Perbankan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan pelaku usaha sektor logistik.
IPC Logistic Services/PT MTI hadir memeriahkan NU Expo kali ini, dimana Direktur Operasi IPC Logistics Bimo Widhiatmoko tampil sebagai salah satu panelis seminar NU Expo 2016 yang memaparkan materi tentang penurunan biaya logistik di Indonesia dan inisiasi pembangunan fasilitas Halal Hub Port di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain Bimo, hadir panelis lainnya yakni Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Pengusaha Nasional Arifin Panigoro.
Gubernur Jawa Timur sebagai panelis di hari ke-3 seminar, memaparkan materi tentang kebijakan dan implementasi UMKM di Jawa Timur sebagai raw models pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di LPNU Wilayah/ Provinsi lain.
Di hari ke-4 yaitu hari terakhir NU Expo, hadir Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati didampingi Heru Pambudi Dirjen Bea & Cukai. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya NU EXPO 2016.
Sri Mulyani Indrawati sebelum mengakhiri sambutannya pada penutupan NU EXPO 2016 menegaskan, bahwa terpenting adalah follow up dari kegiatan di-organize dengan baik. Hal ini agar Pemerintah dapat lebih mampu secara spesifik membantu tidak hanya memberi bantuan uang tunai langsung, tapi lebih kepada pemberdayaan pelaku usaha supaya kontinyu sehingga kegiatan dapat berjalan terus, ada market/ pasar ada pemberdayaan berhubungan ekspor dan usaha kecil menengah.
Kemenkeu pertama kalinya melahirkan kebijakan Dana bergulir (revolving fund) sebesar 1,5 T sebagai bentuk affirmative action Pemerintah dalam mendongkrak pengembangan UMKM. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan MoU antara Kemenkeu RI dan LPNU-PBNU. Dalam pelaksanaan revolving fund, dengan bunga kurang lebih 5% per tahun dan non collateral, untuk liquid colateral digantikan dengan social collateral; yakni PBNU sebagai institusi. LPNU-PBNU akan dilibatkan sebagai Mitra strategis dan pilot project tahun 2017 dengan beberapa LPNU wilayah Indonesia.
Sukses pelaksanaan NU EXPO 2016 tidak terlepas dari peran penting Dr. rar. Jaenal Effendi dan M. Halim Pohan selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pelaksana serta dukungan Pengurus LPNU dari 33 Provinsi yang hadir selama pelaksanaan pameran.(Bayu/MN)
