Road to IACS, BKI Concern Bangun SDM dan Awareness kepada Stakeholder

MNOL, Jakarta – Dalam acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait sosialisasi hasil sidang International Maritime Organization (IMO) 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/1/17), Dirut BKI Rudiyanto menegaskan konsistensi BKI dalam menuju International Association of Classification Societies ( IACS).

Hal itu ia ungkapkan seiring dengan hasil ter-update berdasarkan sidang IMO terkait Maritime Safety Committee (MSC) sesi ke 96 dan 97 serta Maritime Environment Protection Committee (MPEC) sesi ke 69 dan 70 kepada para pemangku kepentingan industri pelayaran nasional.

“Tahun ini inspeksi IACS setelah November lalu kita lolos tahap pertama. Tahap berikutnya adalah melakukan tim analisis. ini Terkait IACS requirement dikaitkan dengan keterlibatan stakeholder,” ujar Rudi kepada wartawan di sela-sela acara tersebut.

Di tengah tahapan itu, Rudi mengaku pihaknya terus berbenah mencapai hasil yang terbaik. Ia pun mensyukuri karena dukungan dari pemerintah dan stakeholder terus mengalir kepada BKI untuk menjadi anggota IACS.

Di antara tahapan yang menjadi concern BKI ialah soal edukasi bagi pengguna jasa pelayaran. Pasalnya, setelah peristiwa terbakarnya KM Zahro Express beberapa waktu lalu di Perairan Muara Angke, dunia pelayaran Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional.

BKI pun menjadi institusi yang turut dikaitkan dengan peristiwa yang menelan korban jiwa sebanyak 48 orang tersebut. Akan tetapi Rudi tidak mengambil pusing terhadap peristiwa itu. Sementara pihaknya tetap fokus untuk menghadapi tahapan-tahapan masuk IACS berikutnya.

Sambungnya,  IACS baru menjadwalkan tahun 2018 untuk melakukan inspeksi. “Mereka itu meminta kita untuk melakukan beberapa persiapan karena kalau kita lihat ada juga yang harus kita lengkapi contohnya; efisiensi penggunaan bahan bakar kapal,” terangnya.

Itu meupakan bagian dari proses edukasi yang dilakukan BKI kepada setiap stakeholder agar risiko kecelakaan kapal dapat diminimalisir sebesar mungkin. Kapal-kapal yang masuk class BKI harus diedukasi sesuai dengan standar penetapan IACS.

Selanjutnya, pria asal Cirebon itu menjelaskan perlunya harmonisasi regulasi dari sisi statutori. Oleh karena itu tahun ini BKI mencoba melakukan koordinasi secara intensif yang terkait dengan peran stakeholder dalam class sendiri.

“Dalam tahap ini kita kita hanya butuh pemantapan-pemantapan. Tahap ini adalah fokus kita membangun awereness kepada semua stakeholder,” bebernya.

Semua yang dilakukan BKI dalam proses ini tidak lain hanya lah mengharumkan nama Merah Putih di dunia internasional. Apalagi dalam laju perjalanan visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Bisa juga kok bendera Indonesia memenuhi berbagai syarat dan standar internasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rudi menyatakan bahwa hal itu bukan hanya pada BKI saja, tetapi terkait dengan penerapan SOLAS dan Marpol yang dilakukan oleh observer IMO dalam tahap berikutnya.

Sehingga, BKI memiliki kebutuhan SDM berkualitas yang sangat tinggi terkait dengan inspeksi-inspeksi dalam tahapan ini.

“Kami berencana juga untuk merekrut orang yang mengerti persoalan ini, memahami konstelasinya, agar membantu mempercepat akselerasi menuju IACS,” pungkasnya. (Tan/MN)