BKI Dituntut Majukan Industri Maritim Nasional di Forum INSA

MNOL, Jakarta – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI turut andil memberikan pemaparan dalam acara Forum Nasional INSA/Indonesian Nation Shipowners Association 2017 yang digelar di Hotel Grand Clarion & Convention Center, Makassar, Kamis (16/2).

Forum dengan tema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. Acara itu juga dihadiri para pembicara dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri Umar Haris, Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Laksdya TNI Arie Soedewo, serta para stakeholder pelayaran nasional se-Indonesia.

Dalam Talkshow BKI bersama INSA & Iperindo, Direktur Utama BKI Rudiyanto menjelaskan bahwa BKI sudah melakukan tugas dan perannya dalam pengembangan industri maritim dan komponen kapal, antara lain pengembangan standar teknis pembangunan kapal, sertifikasi klasifikasi kapal dan sertifikasi komponen kapal.

BKI juga menyusun konsep pengembangan industri maritim yang meliputi pengembangan standarisasi kapal, penyusunan masterlist komponen dan pembinaan industri kecil dan menengah untuk produksi komponen marine.

“Konsep pengembangan industri maritim dan komponen kapal ini sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenko Maritim, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan”, ujar Rudiyanto.

Hal itu dalam upaya menjawab tuntutan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan belum puas terhadap kinerja industri perkapalan nasional dalam memproduksi kapal untuk kebutuhan dalam negeri.

“Indonesia ini negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia, tetapi bikin kapal saja tak becus, makanya harus diperbaiki,” kata Luhut yang sangat menggelitik.

Luhut melanjutkan, Indonesia di kawasan timur dituntut agar dapat memproduksi kapal untuk dapat memanfaatkan program tol laut. Ia ingin kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi juga punya pabrik pembuatan kapal yang layak.

“Kenapa hanya ada di Surabaya atau Jakarta, harus juga ada di sini (Makassar), di Manado,” tandasnya.

Maka dari itu keberadaan BKI sebagai badan klasifikasi kebanggaan Indonesia harus mengoptimalkan perannya dalam memajukan industri perkapalan nasional. Apalagi dalam visi besar Poros Maritim Dunia, BKI menjadi instansi vital dalam proses perwujudannya. (An/MN)