Dampak Pencopotan Dirut Pertamina, Menteri BUMN Dianggap Membahayakan Poros Maritim

MNOL, Jakarta – Buntut dicopotnya Dwi Soetjipto dari Dirut Pertamina melalui RUPS Pertamina pada Jumat, (3/2/17) lalu, mengundang respons beragam di kalangan pengamat energi nasional. Prestasi Dwi Soetjipto dalam memajukan Pertamina dan kebutuhan energi nasional terbilang sukses.

Guru Besar Institut Teknologi Surabaya (ITS) Prof Mukhtasor menegaskan dalam siaran persnya yang diterima oleh redaksi (6/2/17), bahwa kegaduhan di Pertamina telah berlangsung kronis menahun.

“Namun antiklimaksnya terjadi Jum’at kemarin, bukti jelas bahwa Kementerian BUMN gagal menciptakan tatakelola BUMN yang baik,” ungkap Mukhtasor.

Ia menganalisis bahwa kejadian ini bisa memberi pesan kepada publik soal restrukturisasi itu memang alat atau sarana pendongkelan.

“Karena itu pertanyaannya, Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina bekerja untuk siapa? Apakah untuk mereka  yang terganggu program transformasi dan efisiensi Pertamina? Apakah buntut pembubaran Petral? Apakah untuk mereka yang tidak setuju Indonesia mampu mencukupi kebutuhan BBM mandiri dari kilang BUMN di dalam negeri? Apakah karena bisnis dan  kuota impor BBM terancam?” tanyanya dengan tegas.

Dalam pernyataannya itu, pakar energi laut ini juga menyinggung soal rekruitmen Komisaris Pertamina yang juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten. Atau dengan prinsip the right men in the right place, Komisaris Pertamina ditempati bukan oleh orang yang tepat.

Menurutnya, pencopotan Direktur Utama Pertamina terjadi semata-mata justru ketika prestasi Pertamina naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional. Pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finasial, keberhasilan BBM nasional satu harga dan sejumlah keberhasilan lain seharusnya mendapatkan apresiasi Pemerintah.

“Bukan justru dengan melakukan pencopotan menejemen puncaknya dengan alasan mengada-ada. Jika alasan pelengseran tersebut adalah ketidakkompakan antar direksi, justru Kementerian BUMN dan Komisaris harusnya yang paling bertanggung jawab,” katanya dengan lantang.

Sambung Mukhtasor, ketidakkompakan yang terjadi makin kentara setelah adanya restrukturisasi organisasi direksi. Posisi Wakil Direktur Utama adalah posisi yang diada-adakan oleh Komisaris Pertamina.

“Restrukturisasi dengan menambah posisi Wakil Direktur Utama ternyata bukan karena alasan strategis perusahaan, apalagi alasan kepentingan negara. Buktinya ketika Direktur Utama bisa didongkel, posisi Wakil Direktur Utama itu dihapus atau setidaknya sampai kini dibiarkan tanpa pejabat pelaksana tugas. Padahal posisi Wakil Direktur Utama itu adalah kreasi yang umurnya baru tiga bulan. Sekarang dikosongkan,” bebernya.

Di akhir penjelasannya, ia mengimbau agar presiden harus segera melakukan evaluasi kepada Menteri BUMN dan Komisaris Pertamina agar BUMN yang mengelola hajat hidup orang banyak ini bisa stabil serta menjalankan visi presiden.

“Supaya tidak menjadi bancakan kelompok kepentingan dan agar Pertamina benar-benar menjadi kuat sebagai tangan negara mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, peneliti  dari Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) Ari Setiyanto menuturkan dalam konteks visi besar poros maritim dunia, kebijakan Menteri Rini dan Komisaris Pertamina sangatkeliru. Karena kiprah Pertamina dalam mendukung visi tersebut sejak dipimpin oleh Dwi Soetjipto sangat gemilang.

“Baru di kepemimpinan Dwi Soetjipto, Pertamina mampu menyusun kebijakan BBM satu harga, ekspansi pasar pelumas overseas, dan revitalisasi kilang,” kata Ari.

Selain itu, lulusan Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga menyebutkan secara visioner, Dwi yang juga ketua IKA ITS ini sangat berkomitmen dalam mengembangkan potensi kelautan Indonesia guna menunjang visi luhur poros maritim dunia.

“Harusnya kalau presiden sudah mengkerucutkan visi ke arah maritim, seluruh jajaran termasuk kementerian dan BUMN turut mengusung pencapaian visi tersebut. Tetapi kenapa Menteri BUMN seakan beda pandangan dalam kasus ini?” tandasnya.

Senada dengan Mukhtasor, Ari juga menghendaki agar Menteri BUMN dievaluasi karena dapat berakibat fatal pada perjalanan poros maritim dunia.

“Demi visi poros maritim, sudah selayaknya presiden mengevaluasi Menteri BUMN. Bahkan kalau ada perombakan kabinet, maka Menteri BUMN lah yang harus di-reshuffle pertama kali,” pungkas Ari. (An/MN)