Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Hubla Capt Arifin Sunarjo
MNOL, Jakarta – Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Capt. Arifin Soenardjo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Corporate Social Responsibility (CSR) antara INSA dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Rabu (22/2).
Keduanya sepakat mengenai Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Kepelautan Siap Kerja.
Nota Kesepahaman merupakan wujud komitmen INSA dan BPSDM untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Peningkatan DIKLAT Kepelautan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia insudtri dibidang kemaritiman.
Menurut Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, bahwa ruang lingkup nota kesepahaman, diantaranya memberdayakan usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui Program Diklat Kepelautan Siap Kerja, ternasuk memberikan prioritas kepada siswa – siswi yang mengikuti Program Diklat Kepelautan Siap Kerja melaksanakan praktek berlayar atau bekerja di perusahaan pelayaran INSA sesuai kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA.
“Diharapkan pengusaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA dapat memberikan sumbangsih yang lebih konkrit kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” ujar Carmelita.
Penandatanganan MoU tersebut dihadiri beberapa pengurus INSA antara lain, Wakil Ketua Umum (WKU) 1 INSA Capt. Witono Soprapto, Wakil Sekertaris Umum 1 Capt. Otto Caloh, WKU INSA 4 Capt. Soeharyo Sangat, Sekretaris Umum Budhi Halim, dan Kabid. Pengembangan SDM/Pelaut Lisda Y. Satria.
Sedangkan Perwakilan dari Kementerian Perhubungan hadir Plt. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Capt. Marihot Simanjuntak MM, BP2IP Tangerang Sultan, Kasie Penyelenggaraan Pendidikan BPPTL Jakarta, Mu’man, Kasie Kerjasama BP3IP P. Dwikura. S, PPSDMPL Giri Atmoko, perwakilan STIP Jakarta Antoni A.P, Titis, dan Vidya Selasdini. (Bayu/MN)
Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…
Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…
Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…
Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…
Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…
Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…