Tindak Lanjut dari Kunjungan Sekjen IMO, INSA Dorong Peningkatan Keselamatan Pelayaran

MNOL, Jakarta – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mendorong peningkatan keselamatan Pelayaran Nasional. Hal ini sebagai tindak lanjut pertemuan antara pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Sekjen International Maritime Organization (IMO) Mr. Ki Tack Lim, di Kementerian Perhubungan Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Pertemuan tersebut membahas tentang misi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, peningkatan konektivitas angkutan laut melalui program tol laut dan pembangunan infrastruktur pelabuhan, pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia dan peran Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura di bidang Navigasi Pelayaran

Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA mengatakan, Indonesia dipandang cukup penting oleh IMO, karena banyaknya jumlah armada nasional untuk menjadi pemenuhan kuorum persyaratan diberlakukannya regulasi yang dikeluarkan IMO dimana Indonesia telah melakukan sebelumnya pada implementasi Ballast water management. “Secara kuantiti jumlah GRT kapal Indonesia cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Umum INSA Budhi Halim menambahkan, bahwa kunjungan Sekjen IMO ke Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan segi keselamatan pelayaran nasional. Salah satu hal harus dilakukan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran nasional adalah secara nasional Indonesia telah ikut meratifikasi aturan – aturan yang dikeluarkan oleh IMO.

“Peraturan IMO yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sudah seyogyanya diterapkan secara utuh kepada pengusaha pelayaran nasional dan memonitor pengimplementasiannya dengan baik,” papar Budhi Halim, di Jakarta, Rabu (22/2).

Menurutnya, persyaratan keselamatan yang tertera dalam aturan IMO harus diterapkan dengan menyesuaikan kondisi perairan Indonesia. Dengan begitu akan meminimalisasi terjadinya kecelakaan kapal laut Indonesia, sekaligus memberikan citra positif terhadap kondisi keselamatan pelayaran nasional dan harus bisa ditingkatkan agar pengusaha pelayaran nasional memiliki reputasi internasional.

Namun demikian, peningkatan keselamatan pelayaran perlu meliputi seluruh aspek pelayaran, baik pada pendidikan, tingkat kualifikasi pengajar, dan kualitas SDM pelaut itu sendiri. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap peraturan keselamatan pelayaran juga wajib memperhatikan perlindungan kesejahteraan SDM pelaut dan pengawasan keselamatannya.

“Sehingga biaya tambahan yang dikeluarkan memiliki level of service yang baik, karena dengan dikeluarkannya pertambahan extra cost-nya, harus sebanding dengan perlindungan SDM yang terawasi sehingga tertata dan terlindungi dengan baik.” pungkas Budhi. (Bayu/MN)