World Ocean Summit 2017, Bahas Illegal Fishing Hingga Sampah Plastik

MNOL, Denpasar – World Ocean Summit (WOS) 2017 mulai diselenggarakan hari ini, Kamis (23/2) di Sofitel Nusa Dua Bali dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Dalam dua hari kedepan, sejumlah agenda akan dibahas dalam perhelatan tingkat dunia ini, termasuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan laut yang bersih dari praktek illegal fishing dan sampah plastik.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menilai saat ini hal yang harus diperhatikan adalah antara pertumbuhan industri perikanan dengan keberlanjutan dari industri dan sumber daya ikan itu sendiri. Dalam hal ini, Indonesia mengusulkan akuntabilitas dari berbagai negara dalam memberantas illegal fishing. Pasalnya, masih ada beberapa negara yang melakukan penangkapan ikan, bukan di daerah perairan negaranya.

“Usulan dari Indonesia adalah accountability. Follow up dari port state measure apa untuk handling illegal fishing apa? Untuk sampah plastik apa? Kalau dari dalam negeri sendiri, komitmennya adalah merubah IUUF (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) menjadi Legal Reported and Regulated Fishing”, jelas Susi di Sofitel Nusa Dua Bali.

Menyoroti soal sampah plastik di Indonesia, Susi menjelaskan, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana akan melakukan sosialisai kepada pemerintah daerah terkait penutupan mulut sungai yang menuju laut dengan jaring.

“Ini baru perencanaan. Kita hitung mulut sungai berapa. Minimal action dulu. Jadi sampah dari darat jangan sampai ke laut. Ditutup pakai jaring, supaya sampahnya berhenti. Bisa dihitung itu sungai di Pulau Jawa berapa”, lanjutnya.

Sementara itu, dalam pidatonya Wakil Presiden menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan. Pasalnya, sektor kelautan berkontribusi 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan peluang lapangan pekerjaan yang luas di seluruh Indonesia.

Selain penegakkan hukum, kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai penting, untuk mendorong kerja sama dengan sektor swasta, termasuk riset dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk industri perikanan juga dipercepat sehingga nelayan dapat berproduksi secara efisien.

Sebagai informasi, WOS merupakan konferensi yang dihadiri para diplomat, pemerhati lingkungan hidup, organisasi non pemerintahan dan para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari seluruh dunia. Seperti dikutip dari The Economist, penyelenggara WOS 2017, diskusi yang berlangsung akan diarahkan untuk mendorong efektivitas pemanfaatan dana, baik pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan.