Sistem Birokrasi yang Berbelit, Buahkan OTT KPK di PT PAL

MNOL, Jakarta – Dunia maritim Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat galangan kapal plat merah kebanggaan dalam negeri, PT PAL Indonesia pada Kamis (30/3) kemarin. Informasi dari sumber di KPK, penangkapan ini terkait pesanan kapal perang Filipina yang dikerjakan PT PAL.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut ada indikasi dugaan penerimaan hadiah dalam kasus itu. Febri menyatakan KPK sedang melakukan proses pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Jakarta.

Dalam temuannya, KPK juga mengamankan uang USD 25.000 atau sekitar Rp 332 juta yang diduga merupakan hasil dari tindak korupsi tersebut.

Sementara itu Manajer Humas PT PAL Indonesia, Bayu Wicaksono, menegaskan pihaknya masih menelusuri kabar adanya jajaran tertinggi perusahaan itu yang tertangkap dalam OTT KPK.

“Saya juga mencari informasi tersebut, dan di kantor pusat PT PAL Indonesia di Surabaya ada rapat jajaran tertinggi, termasuk operasi senyap,” kata Bayu

Seperti diketahui, Filipina menunjuk PT PAL Indonesia untuk menggarap dua kapal perang jenis SSV setelah proses tender internasional. Pesanan kapal pertama kelas Lloyd Register telah dikirim dan diberi nama Tarlac oleh Kementerian Pertahanan Filipina.

Kapal perang pesanan kedua diluncurkan hari ini dan akan dikirim lebih cepat tiga bulan dari target yang ditentukan yakni pada Mei 2017 dan rencananya diserahkan ke Kementerian Filipina pada Maret 2017 ini.

Menurut pengamat maritim dari National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, kasus OTT ini tidak mengejutkan dirinya. Pasalnya, di Indonesia, membangun kapal baru sarat dengan proses administrasi yang menguras kocek galangan.

“Apa yang terjadi di perusahaan plat merah terbesar di bidang pembangunan dan reparasi kapal itu tidak sepenuhnya mengejutkan,” ujar Siswanto, Jumat (31/3).

Ia mengungkapkan perizinan membuat kapal baru dari dulu sangat berbelit. Hal ini yang menimbulkan benih-benih korupsi dari para pelaku di lapangan bahkan sampai ke pemangku kebijakan.

“Izin ini, rekomendasi itu dan lainnya. Dari sini saja galangan sudah keluar duit. Lalu, beli material dan komponen keluar duit lagi dan jumlahnya tak sedikit karena sebagian besar impor,” selorohnya.

Dari kondisi tersebut, harga kapal buatan lokal tentu lebih mahal dari buatan luar negeri. Kendati ada keringanan yang diberikan pemerintah kepada industri galangan dalam bentuk pembebasan B/M dan PPN namun prosedurnya tetap berbelit.

“Karena PT PAL sering menerima order dari pemerintah, perilaku koruptif di galangan tersebut juga berhubungan dengan kelakuan negatif pemberi proyek. Dalam kasus ini, PT PAL tidak seluruhnya salah,” pungkas Siswanto.