Hari ini, Kepengurusan PRAMARIN akan Dikukuhkan

MNOL, Jakarta – Bertempat di Mercantile Athletic Club di Jakarta (22/4), kepengurusan Perkumpulan Praktisi Maritim Indonesia (PRAMARIN) akan dilantik dan dikukuhkan. Organisasi yang digagas oleh beberapa praktisi kemaritiman ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan visi Poros Maritim Dunia.

“Kalau kita lihat di IMO, sektor maritim itu banyak dan sangat luas sekali. Sudah pasti pemerintah tidak dapat mencakup semua. Makannya itu kita menyusun puzzle-puzzle ini untuk dirangkai menjadi satu kekuatan besar,” ujar salah satu pendiri PRAMARIN, Sjaifuddin Thahir saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Jakarta, (21/4).

Pria yang sehari-hari aktif menjabat sebagai manajer senior di Divisi Asset PT BKI itu pun didaulat menjadi Ketua Umum PRAMARIN. Ia pun mengaku dalam mengerjakan kemaritiman tidak bisa dikerjakan sendiri melainkan harus bersama-sama dan gotong royong.

“Makannya di kemaritiman dikenal maritime stakholders. Para maritime stakeholders ini kemudian berkumpul lalu mendirikan organisasi ini,” ujar Thahir biasa akrab disapa.

Perkumpulan para maritime stakeholders itu pun menjadi hal yang lazim di negara-negara lain yang menjadikan maritim sebagai orientasinya. Terlebih Indonesia yang menjadi negara kepulauan terbesar di dunia maka harus ada organisasi perkumpulan maritime stakeholders-nya.

PRAMARIN pun  nantinya akan terdiri dari berbagai bidang dalam sektor kemaritiman, di antaranya seperti pelayaran, perkapalan, pariwisata, perikanan, bahkan termasuk hankam. “Kita juga mendorong adanya Indonesia Coast Guard di organisasi ini,” tambahnya.

Lulusan Perkapalan ITS ini menyebut masih banyak case dalam dunia kemaritiman Indonesia. Salah satunya adalah masalah bisnis maritim, yang menurutnya hingga saat ini Perbankan masih sulit menopang bisnis ini.

“Kenapa kok Perbankan itu tidak mau membiayai di sektor maritim? Karena mereka menganggap sektor ini sangat berisiko. Pihak asuransi pun di Indonesia tidak semuanya meng-cover kerugian tersebut. Dalam perkapalan misalnya, kalau di-cover itu pun kondisi kapalnya harus layak,” bebernya.

Lebih lanjut, Thahir menyatakan bahwa fenomena itu rencananya menjadi fokus utama PRAMARIN dalam mengawali kiprahnya di dalam laju mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar.

“Pokoknya banyak case yang nanti akan kita bahas dan kemudian kita carikan formulanya untuk diberikan kepada pemerintah,” pungkas Thahir.

Dalam acara pengukuhan yang digelar hari ini, kepanitiaan diketuai oleh Hutakemri Ali Samad. Bersama Datep Purwasaputra, ia didapuk menjadi Sekretaris Jenderal dalam organisasi ini. Para tamu undangan dari pihak pemangku kebijakan direncanakan juga akan hadir dalam momentum ini.

(Adit/MN)