Opini BPK menjadi Cambuk untuk Perbaikan Bakamla RI ke depan

MNOL, Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E.,M.H. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Hal itu terkait laporan BPK  yang menyatakan Bakamla RI sebagai salah satu dari enam Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

“Atas hasil pemeriksaan dan laporan BPK ini menjadi cambuk bagi perbaikan Bakamla RI ke depannya”, demikian pernyataan Kepala Bakamla yang menerima informasi tersebut saat berada di Italia, Sabtu (20/5/2017).

“Bakamla sebagai lembaga baru masih membutuhkan perbaikan di segala aspek. Kita akan benahi pelan-pelan,” tandas Ari.

Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Jumat (19/5), bahwa hasil pemeriksaan atas LKPP menyatakan 74 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) atau 84% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 LKKL (9%) mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 LKKL (7%) dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dimana salah satunya yaitu Bakamla RI.

Menurut Laksdya Ari Soedewo, Bakamla masuk dalam opini TMP lantaran pihaknya masih dalam proses merapikan dan menyelaraskan dengan para stakeholder yang berada di tubuh Bakamla RI.
Alasan yang kedua, sambung Ari, saat ini Bakamla sedang giat-giatnya mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, lulusan AAL tahun 1983 ini menegaskan bahwa BPK tidak bisa masuk pada Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Bakamla RI ,dikarenakan masih dalam proses penyidikan KPK.

“Kita akan lakukan perbaikan, apa yang salah di tahun kemarin yang menyebabkan munculnya opini TMP semoga dapat segera diperbaiki dan tidak terulang lagi,” pungkas orang nomor satu di Bakamla RI itu.

Perlu diketahui bahwa Bakamla merupakan simbol dari visi presiden Poros Maritim Dunia yang ditetapkan oleh UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No.178 tahun 2014 tentang Peran dan Fungsi Bakamla RI. Dengan kata lain Bakamla merupakan lembaga vital yang menjadi barometer perjalanan visi luhur tersebut.

(Adit/MN)