Pengamat: Seluruh Sektor harus terlibat untuk Perangi Terorisme

MNOL, Jakarta – Kejadian Bom Kampung Melayu yang mengguncang Jakarta tadi malam tak luput menjadi sorotan berbagai kalangan. Pasalnya bukan hanya Indonesia yang terkena serangan serupa melainkan negara lain seperti Inggris pun mengalami hal yang sama.

Keamanan di darat maupun di laut yang melibatkan setiap stakeholder harus diwujudkan sebaik mungkin mengingat ancaman teroris yang terjadi bukan merupakan hal sepele. Ancaman itu sudah menyangkut keselamatan bangsa dan negara serta nama baik Indonesia di dunia internasional.

Menurut pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati dalam analisa intelijennya memandang bahwa memberantas terorisme adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air.

“Ini bukan hanya tanggung jawab lembaga Intelijen dan aparat keamanan/Kepolisian-TNI semata, tapi ini tanggung jawab kita semua yang cinta terhadap NKRI,” ujar Nuning biasa disapa di Jakarta, (25/5).

Wanita yang aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi ini menyebutkan embrio terorisme sudah ada di tengah masyarakat. Bahkan dari masa-masa rezim sebelumnya benih ini sudah ada, tinggal bagaimana peran masyarakat memiliki awareness terhadap itu.

“Jadi peran aktif kita juga harus ada terhadap gejala sosial soal radikalisme. Elemen-elemen yang kiranya mudah terpengaruh radikalisme dan sejenisnya harus kita waspadai bersama,” imbuhnya.

Wanita kelahiran Jakarta 53 tahun silam ini juga menyorot peran lintas kementerian, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Kementerian-kementerian itu, lanjut Nuning harus berperan aktif hingga ke tingkat akar rumput masyarakat untuk memberantas paham radikalisme.

“Ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan yang radikal bisa dibendung dan sedapat mungkin diberantas hingga tingkatan akar rumput,” tegas Nuning.

Mantan Anggota Komisi I DPR RI  ini juga menyebutkan peristiwa yang terjadi di Manchester, Inggris saat konser musik Arianna Grande sudah memiliki pertahaan yang berlapis-lapis dari Lembaga Intelijen Inggris MI6.

Tetapi serangan terorisme tetap terjadi, karena kejadian ini bisa terjadi dimana pun dan kapan pun terhadap lingkungannya.

“Kita butuh kewaspadaan tingkat tinggi dari masyarakat. Padahal di Inggris sudah lakukan deteksi dini tetapi masih saja kebobolan,” selorohnya..

Di Indonesia, Nuning menyebutkan peran  tokoh masyarakat untuk ikut memerangi terorisme sangat besar. Karena pola patron client di negara kita ini masih besar untuk suatu hal didengar dan dijalankan, maka para tokoh agama dan masyarakat harus lebih ekstra dalam membina warga dan umatnya.

Masih kata Nuning, BIN sebagai koordinator tentu saja sangat membutuhkan kerjasama yang baik dan simultan dengan seluruh elemen masyarakat.Sehingga tidak ada celah bagi mereka yang ingin bermain di air keruh.

“Kita harus memberikan support positif kepada BIN, Polri, TNI, BNPT, Kementerian Agama, Sosial dan Pendidikan untuk memerangi terorisme. Deradikalisasi juga harus menggunakan berbagai pendekatan dari soft power yang bersifat pendekatan kultural hingga hard power jika dibutuhkan,” ungkapnya.

Ia pun menekankan bahwa ajaran-ajaran radikalisme dan ISIS juga masuk ke semua negara melalui pendekatan budaya. Oleh karena itu, cara menangkalnya juga harus dengan pendekatan budaya.

“Mari kita bangun masyarakat yang damai dan sejahtera secara bersama-sama, kita negeri Pancasila penuh dengan keadaban dan perdamaian dalam menyelesaikan sesuatu,” jelasnya.

Aspek Laut

Aspek kemaritiman menjadi catatan tersendiri dari masuknya ajaran-ajaran radikalisme. Karena laut kerap dijadikan penyelundupan orang dan barang dalam kondisi tertentu. Kejadian-kejadian terkait terorisme di Indonesia erat kaitannya dengan kelompok radikal baik di Malaysia maupun Filipina.

Maka dari itu Nuning menyorot secara khusus soal masuknya terorisme dari laut. Tentunya hal ini berkaitan dengan para instansi yang berwenang di laut seperti TNI AL, Bakamla, Polair dan lain sebagainya.

“Penanganan terorisme juga bukan hanya dilihat dalam konteks keamanan teritorial saja tetapi juga di laut kita harus tegas menghadapi ATHG sehingga keamanan maritim terjaga dengan baik,” ulasnya.

Jadi baik internal maupun eksternal yang terutama dari laut, penangkalan terorisme perlu dilaksanakan. Berdasarkan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, laut merupakan wahana penyatuan unsur-unsur budaya yang berbeda-beda. Di lain sisi laut juga merupakan pintu masuk dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai falsafah kita,

Sehingga ungkapan “tak memunggungi laut” seperti yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo benar-benar diimplementasikan terutama dalam memerangi terorisme. Terlebih dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, keamanan khususnya aspek maritim menjadi tolok ukur yang tepat dalam upaya pencapaiannya.

(Adit/MN)