Meningkatnya Ancaman di Laut, Sestama Bakamla: Butuh Coast Guard, Apa pun itu Namanya 

MN, Jakarta – Peristiwa penggerebekan 1 ton sabu di Pantai Anyer, Serang, Banten beberapa waktu lalu telah mengindikasikan bahwa perairan kita masih menjadi surga bagi para penyelundup narkoba. Ya, kapal bernama Wanderlust berbendera Siera Leon yang diawaki oleh WN Taiwan berhasil memasukan sabu ke Anyer melintasi beberapa zona pengamanan.

Kendati kapal itu kini telah diamankan di Bea Cukai, Batam, namun catatan kepada sang penjaga keamanan laut kita untuk perlu ditingkatkan lagi pengamanan yang ekstra. Bisa jadi kejadian penyelundupan narkoba sudah terjadi ke sekian kali.

Sejak tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Dan istana pun telah mengibarkan bendera perang siap melawan para Bandar Narkoba.

Namun siapkah para aparat kita? Pertanyaan menggelitik itu tentu masih tersemat di beberapa kalangan terutama pasca penggerebekan 1 ton sabu tersebut. Apalagi distribusi narkoba lewat laut yang kini dijaga oleh 13 instansi dan dipimpin oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI masih seperti mencari jejak di dalam air.

Hal itu diakui oleh Sestama Bakamla RI Laksda (TNI) Agus Setiadji saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengenai sulitnya menjadi single agency multi task yang saat ini dilakoni oleh Bakamla. Sejak dibentuk pada 15 Desember 2014, Bakamla telah digadang-gadang menjadi leading sector keamanan laut atau boleh dibilang sebagai Coast Guard-nya Indonesia.

“Sekarang berdasarkan UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan secara de facto diakui Bakamla memerankan sebagai Coast Guard. Walaupun di UU No 17 tahun  2008 tentang Pelayaran sudah mengatur pembentukan Sea and Coast Guard tetapi perannya hanya aspek pelayaran dan hanya 12 Nm. Sementara Coast Guard harus mampu sampai ZEE,” ungkap Agus.

Secara tidak langsung ada benturan antara UU Kelautan dengan UU Pelayaran, di mana Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub juga disebut-sebut sebagai Coast Guard.

Terus menerus perang urat syarat untuk berebut stigma sebagai Indonesia Coast Guard, perairan kita kerap kecolongan bukan saja kasus narkoba melainkan penyelundupan-penyelundupan lainnya juga masih kerap terjadi.

Agus menegaskan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sea and Coast Guard sesuai amanat UU Pelayaran juga masih mentah di Kemenkumham dan dikembalikan ke Sekretaris Negara (Setneg). Sementara Bakamla dilegitimasi oleh UU Kelautan yang perannya juga mencakup amanat UU Pelayaran tersebut..

“Satu-satunya jalan adalah duduk bersama dan buat Undang-Undang Keamanan Laut Nasional serta revisi aturan-aturan terkait,” tandasnya.

Bak menyanyikan lagu lama, fenomena ini terus berlanjut akibat tumpang tindih peraturan dan benturan antar undang-undang masih sering terjadi. Apakah para pembuat undang-undang tak memikirkan dampak ini ke depannya yang semakin hari kian meruncing? Sedangkan ancaman nyata seperti penyelundupan narkoba terus terjadi di depan mata kita.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN), 75 persen penyelundupan narkoba lewat laut. Artinya laut masih menajdi surga bagi para pengedar di tengah masih bertengkarnya para aparat kita karena berebut lahan.

“Prinsipnya, perlu ada organisasi besar yang mampu berperan penuh dalam operasi keamanan laut, sinergi dan surveilance serta dapat mewadahi berbagai kepentingan di laut. Whatever namanya itu, yang pasti perlu duduk bersama untuk memperbaiki undang-undnag yang ada agar tidak terjadi duplikasi lagi,” pungkas lulusan AAL tahun 1985 ini.

(Adit/MN)