Kehadiran Kapal Selam Dukung Penguatan Intelijen Maritim untuk Visi PMD

MN, Jakarta – Kekuatan pertahanan maritim Indonesia semakin meningkat setelah datangnya kapal selam KRI Nagapasa-403 hasil kerjasama dengan skema transfer teknologi dari Korea Selatan (Korsel). Skema itu dirancang untuk menghasilkan 3 unit kapal selam, yang selanjutnya akan dibuat di PT PAL Indonesia.

Dalam visi Poros Maritim Dunia (PMD) yang digagas oleh Prsiden Joko Widodo, terdapat unsur pertahanan maritim sebagai salah satu pilarnya. Penguatan pertahanan dan keamanan maritim hanya bisa terlaksana jika operasi intelijen maritim yang mumpuni bisa terpenuhi.

“Dengan datangnya kapal selam pertama dari galangan kapal Korsel, maka komposisi kekuatan TNI AL menjadi 3 kapal selam berstatus operasional. Fungsi asasi kapal selam adalah intai taktis-strategis dan pemukul awal. Dengan fungsi asasi tersebut, maka pola penggelaran dan pola pengerahan harus difokuskan pada efek penggentar,” ujar pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati di sebuah stasiun TV swasta, di Jakarta, (11/8).

Wanita yang akrab disapa Nuning itu menyatakan pola gelar kapal selam harus berada di pangkalan depan. Pola pengerahan dari pangkalan depan ke daerah operasi atau ke pangkalan aju ditujukan meningkatkan keamanan di perairan Indonesia.

Dengan pola penggelaran dan pola pengerahan yang tepat, maka 1 kapal selam bisa menyebabkan 1 armada kapal lawan terkunci di suatu zona. Kapal selam juga dapat melaksanakan blokade laut yang efektif dan efisien.

“Jika kapal selam dilengkapi kemampuan menyebar ranjau, maka efek penggentar tersebut meningkat beberapa kali. Efek penggentar sebesar itu dalam dunia militer dikenal sebagai salah satu bentuk pshyco warfare atau perang urat syaraf,” kata mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.

Lebih lanjut, wanita berdarah Solo itu mengungkapkan filosofi penggunaan kapal selam pada masa damai dan masa perang juga berbeda. Penggunaan pada masa damai ditujukan untuk pengumpul data intelijen maritim. Data-data intelijen tersebut dapat diolah dan disampaikan kepada pengguna akhir yaitu Presiden RI melalui BIN.

“Presiden dan kabinet dapat memanfaatkan data intelijen maritim untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional sesuai visi Poros Maritim Dunia,” tambah wanita yang saat ini aktif sebagai dosen intelijen maritim di Universitas Pertahanan itu.

Penggunaan pada masa perang dapat digunakan terlebih dahulu untuk melaksanakan infiltrasi agen intelijen dan/atau pasukan khusus. Sehingga pola ini sangat menentukan dalam meminimalisir atau meniadakan ancaman yang akan terjadi.

“Dengan kapasitas dan kompetensi tersebut memang layak kapal selam dinilai sebagai Alutsista unggulan TNI di masa depan. Tepat kiranya pemerintah saat ini meningkatkan postur tempur TNI dengan menambah jumlah kapal selam,” pungkasnya.

(Adit/MN)