Menko Luhut: Produksi Garam Meningkat, Kesejahteraan Petani Juga Harus Meningkat

MN, Sumenep – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah merencanakan sejumlah program demi meningkatkan produksi dan kualitas garam produksi PT. Garam dan juga produksi petani.

“Pesan Presiden, selain kita meningkatkan produksi dan kualitas garam para petani garam ini harus naik peringkatnya,” ujarnya kepada media saat mengunjungi lahan pegaraman PT Garam di desa Kalianget, Sumenep, Jawa Timur Rabu (30/8).

Pemerintah lanjut Menko Luhut punya kewajiban untuk membantu menyiapkan prasarana untuk pengolahan garam. “Pemerintah seperti diatur oleh undang undang punya kewajiban  untuk menyiapkan, membantu infrastruktur untuk garam. Pemerintah akan menyiapkan air tua secara gratis dengan kualitas baik dengan kadar NaCl diatas 97 persen. Dengan begitu biaya produksi bisa ditekan dan hasilnya bisa maksimal, “jelasnya.

Menko Luhut menjelaskan kesejahteraan petani menjadi fokus pemerintah saat ini. “Saya sudah rundingakan dengan Pak Bupati Busyro (Karim) supaya nanti petani garam yang kecil-kecil itu nanti dijadikan satu jadi dibentuk wadah koperasi. Kami sedang menghitung nanti apa bisa biaya produksi turun ke Rp 350 perkilonya, atau Rp. 300 atau mungkin bisa kurang lagi,” ujarnya.

Saat berdialog dengan beberapa petani di halaman PT. Garam, Menko Luhut menjawab pertanyaan seorang petani yang menanyakan mengapa pemerintah tidak menunjukkan keseriusan menangani hal ini, ia mengaku pemerintah pernah kurang serius dalam hal ini.

“Ada juga  permainan yang dilakukan oleh tengkulak, nah sekarang pemerintah serius menangani masalah ini, ” jawabnya.  Sembari meminta petani garam harus kompak dan terintegrasi sehingga mudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah dan PT. Garam dan Bupati diminta membantu menyosialisasikannya.

Menko Luhut mengaku akan berupaya untuk menjaga agar petani dapat menjual dengan harga yang pantas. “Harga garam paling murah antara Rp 750,-sampai Rp. 1000,- per kilogram. Dengan harga ini, petani bisa untung antara Rp. 600,- atau Rp.800,- rupiah per kilo gram. Tanpa kerja sama semua pihak, pemerintah untuk berswasembada garam di 2019 akan sulit terealisasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan garam harga garam KW1 adalah Rp 2,5 juta, KW 2 Rp 2 juta dan KW 3, Rp 1,5 juta per ton. Harga garam di tingkat petani saat ini untuk KW 1 adalah Rp 1,2 juta/ton.

Ia mengatakan garam beryodium amat penting untuk pertumbuhan generasi mendatang. “Kekurangan yodium akan menyebabkan anak-anak kita bodoh dan tentunya kondisi tersebut sangat tidak bagus bagi generasi penerus bangsa pada masa mendatang,” lanjutnya.

Dalam prorgram pemerintah terdapat juga rencana ekstensifikasi lahan di beberapa tempat sebesar 11422 ha, antara lain di NTT, NTB dan Sulawesi yang akan dikelola PT Garam dan tidak menutup kemungkinan untuk swasta juga ikut andil.  Menko Luhut mengatakan rencana swasembada ini juga mencakup garam industri karena Indonesia tidak boleh terus menerus mengimpor garam.

Anugrah/MN