Evaluasi 3 Tahun Tol Laut, Secara Umum Program Berjalan Baik

MN, Jakarta – Secara umum pelaksanaan program Tol Laut Pemerintahan Presiden Jokowi telah berjalan baik, dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.

Kesenjangan (disparitas) harga cukup tinggi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Timur, merupakan latarbelakang terwujudnya program Tol Laut.

“Dari sisi regulasi, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, yang ditindaklanjuti diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaan,” jelas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo saat membuka Rakornas Tol Laut di Jakarta.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut Tahun 2017 pada tanggal 17 – 19 Oktober 2017 di Hotel Crowne Plaza Jakarta, dalam rangka 3 (tiga) tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Wahju Satrio Utomo atau yang akrab dipanggil Tommy mengakui, bahwa pelaksanaan program tol laut masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya masih belum optimalnya muatan kapal khususnya muatan balik dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat.

“Untuk itu, ke depan Pemerintah terus mendorong optimalisasi muatan balik dari daerah. melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut serta meningkatkan perekonomian daerah setempat,” jelas Tommy.

Irjen Tommy berharap melalui Rakornas ini dapat dibahas permasalahan-permasalahan yang memberi manfaat bagi penyelenggaraan program tol laut, sehingga mampu meningkatkan konektivitas antar pulau serta mampu meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Peningkatan Trayek

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani dalam laporannya mengatakan bahwa dukungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Program Tol Laut mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran 3 (tiga) trayek perdana.

“Dalam kurun waktu 3 tahun perjalanannya terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek, tujuh trayek dilaksanakan oleh PT Pelni melalui Penugasan, dan enam trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta,” papar Bay.

Lebih lanjut menurut Bay, keberhasilan penyelenggaraan Tol laut harus didukung pula dengan adanya sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah salah satunya melalui program “Rumah Kita”.

“Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawab berbeda guna memaksimalkan peranannya sebagai tempat menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut,” ujar Bay.

Lebih lanjut, Bay mengatakan bahwa PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan PT. Pelindo II di Natuna dan Tahuna.

Sedangkan PT. Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. PT. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan.

PT Pelni bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP bertanggung jawab bagi program Rumah Kita di Merauke dan Namlea.

(Bayu/MN)