Categories: HLSDM MaritimTerbaru

Pengamat: Assesment Kandidat Dirjen Hubla hanya Formalitas

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

MN, Surabaya – Ramainya kabar pencalonan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, memicu banyak komentar mengenai para kandidat posisi penting tersebut. Jabatan Dirjen Perhubungan Laut merupakan pengambil keputusan teknis dan operasional tertinggi, maka sepatutnya pilihan sang Menteri Perhubungan haruslah sosok yang tepat di bidangnya.

Ketua Masyarakat Maritim Jawa Timur, Lukman Ladjoni mengatakan, bahwa tahapan assesment test hanyalah formalitas yang melegalisasikan keinginan untuk ‘memilih’ saja.

Seharusnya yang menjabat Dirjen Perhubungan Laut adalah sosok dari internal, sebab itu merupakan jabatan karier. Banyak sosok mumpuni di Direktorat Perhubungan Laut, sangat memahami seluruh permasalahan kelautan dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya kepada Maritimnews, Kamis (12/10).

Menurut Lukman, ada 3 (tiga) kriteria yang sepatutnya panitia seleksi jabatan Dirjen Perhubungan Laut prioritaskan, yakni pertama, Jiwa kebangsaaan. Kedua, Kompetensi dan Profesionalisme dan ketiga, Integritas dan moralitas.

“Jabatan Dirjen Perhubungan Laut akan menentukan kedaulatan maritim Indonesia. Saya jadi bertanya apakah sebenarnya keinginan sang Menteri Perhubungan, sebab untuk mengurus serta membenahi permasalahan dunia kelautan kita bukan pekerjaan mudah,” tambahnya.

Di lain sisi, Ladjoni mengimbau agar hasil assesment itu dibatalkan. Ia pun menaruh pilihannya kepada orang TNI Angkatan Laut yang cocok menjadi Dirjen Hubla.

Apakah para kandidat hanya untuk kepentingan semata? Apa Direktorat Perhubungan Laut ingin diswastakan? Batalkan hasil assesment, kalau harus dari luar sebaiknya pilih sosok dari TNI Angkatan Laut,” pungkasnya.

(Bayu/MN)

 

Bayu

Jurnalis Maritimnews.com

Share
Published by
Bayu

Recent Posts

Pertengahan Juni 2026, Throughput IPC TPK Panjang Tumbuh Signifikan

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Panjang mencatat performa gemilang pada pertengahan tahun…

48 minutes ago

Negara Maritim yang Takluk di Lautnya Sendiri

Ketika negara gagal menjamin keselamatan warganya dalam aktivitas yang paling mendasar, maka yang dipertanyakan bukan…

2 hours ago

Prestasi Penegakan Hukum Jangan Dibangun di Atas Kriminalisasi

oleh: Rizma Wulan Sari, SH, MH (Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia/KB P3HI)…

10 hours ago

Karyawan APBS Perkara Pengerukan Pelindo Harus Diputus Bebas Demi Hukum

Oleh: Malvin Berimbing, SH., MH . Direktur Eksekutif LBH-BUMN Indonesia sedang berada pada fase penting…

1 day ago

FSP BUMN Bersatu: Kasus 6 Karyawan PT APBS, Bentuk Kriminalisasi Kejaksaan

Surabaya (Maritimnews) - Tidak ada bukti selama persidangan adanya aliran Dana ke enam Karyawan PT…

1 day ago

Pilihan Prioritas Pembangunan Dry Port di Provinsi Jawa Tengah

oleh: Dr Dayan Hakim NS, Dosen Tetap Program MM Universitas Jayabaya Dry port (atau pelabuhan…

1 day ago