Pertamina Shipping Komitmen Majukan Galangan Dalam Negeri

MN, Bandung – Tekad Pertamina Shipping dalam memajukan galangan dalam negeri tertuang pada upaya untuk menguasai kepemilikan kapal tanker nasional. Hal itu ditegaskan oleh SVP Pertamina Shipping, Alfian Nasution dalam sebuah diskusi yang digelar oleh SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKPPA) Pertamina bertajuk ‘Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional’ di hotel Jayakarta, Bandung, (27/10).

“Sebanyak 71 persen kapal yang dioperasikan Pertamina bukan milik Pertamina. Kita berniat akan menurunkan menjadi 65 persen dengan mengupayakan pembangunan kapal di galangan dalam negeri,” kata Alfiyan.

Pria yang pernah sukses mengagas Pertalite sebagai produk Pertamina itu kini bercita-cita membangun armada tanker nasional yang maju dan murni dimiliki Pertamina. Melalui pembentukan PT Pertamina Internasional Shipping (PIS), komitmen Pertamina untuk menjadi yang terdepan dalam bisnis pelayaran baik nasional maupun internasional.

Sejauh ini, pembangunan kapal tanker di bawah 35.000 DWT dilakukan di galangan dalam negeri. “Harapannya galangan kapal dalam negeri kita maju dan kwalitasnya dapat bersaing dengan galangan kapal asing,” tambahnya.

Sebagai bentuk sinergi BUMN, Pertamina sudah melakukan kerjasama dengan PT PAL dan galangan kapal BUMN lainnya untuk membuat kapal tanker Pertamina yang mampu memenuhi target untuk mencapai kedaulatan.

Berdirinya PIS juga bermaksud untuk mengembalikan kejayaan pelayaran Pertamina seperti era 70-80-an. Pada masa tersebut, pelayaran Pertamina pernah mengalami ocean going, dalam mendistribusikan BBM hingga di pasaran internasional.

“Dalam mewujudkan kedaulatan energi, jumlah kapal Pertamina sangat berpengaruh dalam mewujudkan, yang intinya juga berdampak pada galangan dalam negeri,” pungkasnya.

Salah satu poin dalam diskusi yang menghadirkan para pembicara di antaranya pakar hukum Prof. Juajir Sumardi SH, Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, S.E, perwakilan dari Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) itu ialah membentuk Direktorat Perkapalan.

Terlebih dalam visi Poros Maritim Dunia, perusahaan migas plat merah ini sejatinya memerlukan suatu direktorat yang fokus di bidang maritim, bukan sekelas anak perusahaan. Sehingga, baik Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) maupun pihak manajemen harus menyamakan visi memperjuangkan hal itu.

Bahkan, FSPPB sendiri juga mengajak seluruh insan maritim dan mahasiswa dalam memperjuangkan itu, mengingat masalah ini bukan hanya masalah para pekerja Pertamina tetapi masalah seluruh rakyat Indonesia.

“Bersama serikat pekerja sebagai mitra, kami selalu memperjuangkan upaya-upaya untuk memajukan Pertamani,” pungkas Alfiyan.

(Adit/MN)