Direktorat Perkapalan Pertamina, Solusi Kedaulatan Maritim dan Energi

MN, Bandung – Ketua SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKPPA) Pertamina, Capt. Sofyani Faisol menyatakan pembentukan Direktorat Perkapalan merupakan solusi yang ditawarkan serikat pekerja dalam mencapai kedaulatan maritim dan energi nasional.

Hal itu disampaikan usai seminar dan FGD bertema ‘Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional’ di hotel Jayakarta, Bandung, (27/10).

Faisol biasa akrab disapa mengungkapkan saat ini 260 kapal yang dioperasikan hanya 70 yang murni milik Pertamina, sisanya milik asing. Padahal untuk mencapai kedaulatan maritim dan energi kita berdasarkan azas cabotage, hal itu tidak boleh terjadi.

“Di sisi lain, azas cabotage menjadi dilematis ketika di saat Pertamina membutuhkan kapal yang baik standardisasinya, tetapi Pertamina dipaksa menggunakan kapal-kapal yang tergabung dalam INSA,” kata Faisol.

Menurut analisisnya, fenomena ini ada yang salah. Namun ia masih enggan menyebut siapa yang bermain di balik ini semua.

Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama di bidang maritim yang melanda perusahaan migas plat merah tersebut. Tak hanya itu, penguasaan asing di sektor industri hulu hingga hilir juga menjadi problema tersendiri dalam memajukan Pertamina.

Maka dari itu, kebutuhan untuk menjadi satu direktorat di bidang perkapalan atau maritim, menjadi urgensi yang dibahas dalam rapat kerja dan FGD SP FKPPA.

“Hasil kajian kami, intinya kami mendorong shipping dan perkapalan perlu dibentuk satu direktorat sehingga nanti bisa membawahi anak-anak perusahaan,” ulasnya.

Aktivitas perkapalan di Pertamina, sudah berlangsung sejak perusahaan ini berdiri. Hal itu tertuang ketika distrukturisasinya bidang ini ke dalam Divisi Perkapalan di tahun 1959.

Selanjutnya pada tahun 1975, Keputusan Presiden No. 44 tanggal 6 Desember 1975 mengatur ulang kegiatan perkapalan dalam Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi. Kemudian pada 15 Maret 1990, menjadi Direktorat Perkapalan, Kepelabuhanan dan Komunikasi melalui Keputusan Presiden No. 11/1990.

Pada tahun 2000, Direktorat Perkapalan dibubarkan, yang akhirnya menjadi divisi di bawah Direktorat Pemasaran dan Niaga. Fenomena itu membuat bisnis shipping yang dilakukan Pertamina kian tidak menentu, terlebih pasca keluarnya UU No.22 tahun 2001 tentang Migas.

“Selama negara kita masih kepulauan dan pulau-pulau itu dihubungkan oleh laut, maka bisnis shipping tidak pernah mati. Tetapi apa boleh buat kalau ternyata usaha itu bukan dimiliki oleh kita,” tandas Faisol.

Ia pun menegaskan bahwa Pertamina bukan Badan Usaha Milik Pemerintah, tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana rakyat Indonesia menjadi pemilik sesungguhnya. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“Kalau Pertamina dicabik-cabik seperti ini kita dari Serikat Pekerja siap berjuang untuk mempertahankan dan memajukan asset bangsa yang kita miliki ini. Maka dari itu saya juga meminta seluruh pihak untuk mendukung perjuangan ini,” tutup Faisol.

Dalam FGD yang berlangsung seharian itu, SP FKPPA menghadirkan para pembicara yang membahas permasalahan kedaulatan maritim dan energi sesuai sudut pandang di bidangnya masing-masing. Di antara para pembicara tersebut pakar hukum Prof. Juajir Sumardi SH, Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, S.E, perwakilan dari Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan Hutakemri Ali Samad dari Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami).

(Adit/MN)