Realisasi Nawacita, Bidang Polhukam jadi Sorotan dalam Rembuk Nasional III

MN, Jakarta – Pada acara Rembuk Nasional pada 23 Oktober 2017 mendatang di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) nasional akan menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Pasalnya, ancaman demi ancaman yang mengarah kepada perpecahan bangsa menjadi masalah serius NKRI, dalam 2 dasawarsa terakhir.

Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua Rembuk 1 Polhukam, Dr Susaningtyas Kertopati menyampaikan agar segenap anak bangsa ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk terus mawas diri. Ketahanan nasional dari semua sisi harus diperkuat, begitu juga dengan dasar negara, Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Nuning biasa akrab disapa, kendati kinerja pembangunan Polhukan masa pemerintahan Jokowi meningkat selama 3 tahun, bukan berarti kita abai terhadap potensi ancaman yang terjadi.

“Lembaga riset dari Litbang Kompas dan Litbang Sindo menyatakan kinerja bidang polhukan meningkat 3 tahun ini. Namun Presiden Jokowi mempunyai prinsip untuk senantiasa mawas diri, dengan bersedia membuka diri terhadap masukan publik,” ungkap Nuning di Jakarta (22/10).

Kegiatan Rembuknas Pokja I Polhukam yang diselenggarakan 23 Oktober besok, menjadi salah satu pilihan strategis dari Presiden Jokowi dalam upaya memastikan pembangunan Polhukam 2 tahun ke depannya.

Sambung wanita yang aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi ini, hal tersebut benar-benar sesuai dengan janji Nawacita dan Poros Maritim Dunia,

“Pemerintah sudah berupaya mewujudkan janjinya untuk memenuhi harapan rakyat,” tandasnya.

Pokja 1 Rembuknas bidang Polhukan akan menampung masukan dari seluruh pihak guna mewujudkan Pohukan yang kondusif dan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat. Wanita yang dikenal sebagai pengamat intelijen dan pertahanan ini lebih lanjut menyatakan ketahanan Polhukam sangat penting bagi keberlangsungan bangsa sesuai amanat Konstitusi dan visi Pemerintah.

“Keunggulan Indonesia ditentukan Ketahanan Polhukamnya, sebagai sektor yang mengintegrasikan bangsa,” tegas dia.

Hal itu tertulis jelas dalam amanat Pembukaan UUD 1945, di mana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tugas utama pemerintahan ini dibentuk.

Rembuknas III 23 Oktober 2017, rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Jokowi. Mantan Anggota Komisi I DPR RI ini memastikan acara tersebut akan berjalan dengan lancar. Bahkan menurutnya, antusias publik sangat tinggi, mengingat peserta yang mendaftar telah melebihi perkiraan panitia.

Tidak hanya bidang polhukam, Rembuknas 2017 ini juga terdapat beberapa pokja yang terkait dengan pembangunan bangsa. Mulai dari masalah kelautan, kebhinekaan hingga cyber, memiliki pokja masing-masing yang dipimpin oleh ahlinya.

“Diharapkan, publik menyampaikan agenda-agenda polhukam yang nyata atau riil yang bertujuan untuk semakin menghebatkan bangsa Indonesia dan Pemerintahannya di bawah Presiden Jokowi. Dengan demikian, diharapkan publik menyampaikan masukan dan solusinya,” pungkas Nuning.

(Adit/MN)