Mewaspadai Penyalahgunaan Wewenang di IPC untuk Kepentingan Pribadi

MN, Jakarta – Kekhawatiran adanya penyalahgunaan jabatan maupun wewenang di tubuh perusahaan PT Indonesia II/IPC, seiring beredarnya data mengenai seorang lelaki yang terlihat sebagai simpatisan salah satu partai besar di Indonesia, serta punya jabatan sebagai Asisten Pribadi – EGM Direktur Utama IPC, maka perlu klarifikasi sebab akan menarik perhatian masyarakat.

Dari penelusuran terhadap berbagai sumber, mewaspadai penyalahgunaan wewenang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut tersirat cukup kuat. Bahkan “data selebaran IPC Anti Korupsi” menyebutkan, bahwa yang bersangkutan berinisial DM merupakan mafia jabatan maupun proyek-proyek besar di IPC.

Apabila seseorang ingin jabatan sebagai Direktur anak perusahaan atau GM pelabuhan cabang, DM mampu dengan mudah merealisasikan posisi penting di Kantor Pusat IPC, Pontianak, Sunda Kelapa, JAI, Bengkulu, TPK Koja, EPI, PTP, IKT, JPPI, Cirebon, serta Dok Koja Bahari (DKB).

Syarat bagi yang ingin naik jabatan? Tentu ada maharnya, harus menyediakan mahar yang wajib dibayar tunai didepan. Atau harus bersedia memberi proyek dan pekerjaan sebagai imbalan. Bahkan data-pun lengkap menyebutkan seluruh jenis proyek yang dapat diberikan DM dengan koordinator rekanan bernama Agus.

Untuk mengklarifikasi data tersebut, Maritimnews mencoba menghubungi Secretary Corporate IPC, Shanti Puruhita dalam rangka mendapatkan keterangan resmi terkait kabar sosok DM yang dikatakan data telah berhubungan dekat dengan Direktur Utama IPC sejak di Jamsostek.

“Berita itu tidak benar sama sekali, dalam struktur organisasi IPC tidak ada yang namanya jabatan Assisten Pribadi Direktur Utama,” jelas Shanti melalui WhatsApp kepada Maritimnews, Minggu (22/10).

Menurut Corporate Secretary IPC, terkait isu mafia jabatan, bahwa proses penempatan direksi anak perusahaan serta struktural di IPC dilakukan melalui metode assessment oleh pihak ketiga independent, kemudian dilanjutkan dengan wawancara one on one.

“Jadi tidak mungkin ada mafia jabatan di IPC, kami punya data lengkapnya. Apalagi disebutkan termasuk Dok Koja Bahari, jelas aneh, kita tidak punya kewenangannya ke DKB itu BUMN lain. Apalagi isu mafia proyek-proyek besar, sangat tidak benar, kami punya aturan pengadaan yang jelas dan kami terapkan serta evaluasi,” pungkasnya.

(Bayu/MN)