Forum Maritim Jatim Dorong Modernisasi Industri Pelayaran Rakyat

MN, Gresik – Forum Maritim Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sinergi ‘Membangun Industri Pelayaran Rakyat’, di Universitas Muhammadyah, Gresik, Jawa Timur (3/11). Forum yang dimoderatori oleh Dekan FTK ITS Prof Daniel M Rosyid itu mengulas soal sepak terjang industri pelayaran rakyat yang kian suram nasibnya di tengah berjalannya program Tol Laut.

“Kondisi Pelayaran Rakyat secara umum dan di Jawa Timur bagai hidup segan mati tak mau.
Perannya yang penting dalam perdagangan antar pulau di Indonesia dan di Jawa Timur mengalami degradasi di tengah gempita program Tol Laut untuk mengurangi inefisiensi logistik nasional,” kata Daniel mengawali jalannya diskusi.

Permasalahan yang dilulas di antaranya soal kontainerisasi dan perkembangan IT yang telah mengubah pasar angkutan laut antar-pulau, sementara industri pelayaran rakyat lamban menyikapi perubahan-perubahan ini.

“Salah satu opsi pengembangan pelayaran rakyat adalah untuk mendukung sektor pariwisata sebagai sektor yang tumbuh pesat dengan kontribusi ekonomi dan lapangan kerja yang makin besar,” ujar Daniel menambahkan.

Hadir sebagai narasumber di antaranya perwakilan dari Kemenko Maritim, Bappeprov Jatim, Disperindag Jatim, Dishub Jatim dan DPD Pelayaran Rakyat Jatim.

Daniel melanjutkan, armada pelayaran rakyat yang mengandalkan kapal kayu tradisional diragukan keselamatannya karena tidak memperoleh jaminan oleh lembaga klasifikasi. “Industri asuransi juga enggan menjamin angkutan laut dengan menggunakan pelayaran rakyat,” tandasnya.

Saat ini, Provinsi Jatim memperoleh keuntungan mencapai Rp 100 T melalui perdagangan antar pulau. Namun porsi jasa angkutan laut oleh pelayaran rakyat masih perlu ditingkatkan. Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) yang dikembangkan Pemprov Jatim perlu melibatkan peran Pelayaran Rakyat lebih banyak.

Tak hanya itu, Daniel menerangkan Industri Kapal Rakyat yang menyediakan kapal-kapal rakyat juga memerlukan modernisasi agar produk-produknya memenuhi standard keamanan dan keselamatan. Hambatan-hambatan perijinan pada industri galangan kapal perlu segera dicarikan solusinya.

Sejauh ini, Pemprov Jatim semakin menyadari kepentingan maritimnya seiring dengan keberhasilannya dalam perdagangan antara Jatim dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pemprov Jatim juga telah menyiapkan langkah aksi untuk memodernisasi industri kapal rakyat serta meningkatkan peran Pelayaran Rakyat dengan menyediakan fasilitas docking bagi armada pelayaran rakyat.

Sementara itu, pihak Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kemenko Maritim memberi apresiasi atas langkah-langkah Pemprov Jatim dalam mensukseskan program kemaritiman pemerintah saat ini.

“Jatim telah memiliki Perda Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Pesisir dan Pergub Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan Jatim yang memberi arahan maritim dalam pembangunan Jatim ke depan,” pungkas Daniel.

(Adit/MN)