Pertemuan Indonesia – Jepang : Swasta Indonesia Berperan Besar Mengelola Pelabuhan Patimban

MN, Tokyo – Pertemuan The 8th Vice-Ministerial Meeting in the Transport Sector between Indonesia and Japan, membahas perkembangan pembangunan Pelabuhan Patimban Jawa Barat dalam sesi Plennary Meeting dan Working Group Meeting on Port and Maritime Affairs Indonesia dan Jepang.

Adapun pembahasan dalam Plennary Meeting delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dan delegasi Ministry of Land Infrastucture and Tourism (MLIT) Jepang dipimpin oleh Vice-Minister for International Affairs, Mr. Hiroshi Narahira di Tokyo, Rabu (1/11).

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Chandra Irawan yang menjadi Head of Delegation (HoD) Indonesia mengatakan, bahwa Indonesia telah mengesahkan dokumen teknis Detail Engineering Design dan proses administrasi terkait Proyek Patimban Tahap 1-1 meliputi pembangunan car terminal dan container terminal. Sedangkan Paket 2 dan Paket 3 tahap 1-1 diharapkan diproses dalam waktu dekat.

Terkait dengan pembebasan lahan untuk Pelabuhan Patimban, Chandra mengemukakan direncanakan pada bulan Desember 2017 hingga Februari 2018 dapat diselesaikan pembayaran ganti rugi.

“Selanjutnya pada pertengahan bulan November 2017, diharapkan dapat ditandatangani Loan Agreement antara Indonesia dan Jepang setelah selesainya koordinasi internal dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, serta Kementerian PUPR,” jelas Chandra.

Chandra juga menyampaikan juga mengenai penyediaan listrik dan air di pelabuhan, Perusahan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dimana Kabupaten Subang siap mendukung dalam proyek Pelabuhan Patimban.

“Dukungan PLN akan dituangkan kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan PLN yang kontennya direncanakan antara lain jaminan terhadap ketersediaan pasokan listrik pada waktu yang ditentukan, seperti saat pengoperasian masing-masing terminal,” katanya.

Kemudian sisi status Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut sedang memproses perubahan status dan hirarki organisasi untuk Terminal Baru Patimban yang berada di bawah UPT Kelas III Pelabuhan Pamanukan.

Pelabuhan Pamanukan akan naik kelas, papar Chandra, mengingat besarnya tanggung jawab tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT tersebut. Hal ini sedang dibahas secara terpisah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku instansi berwenang di Indonesia.

Di dalam Plennary Meeting dan Working Group Meeting di Tokyo, ikut dibahas bentuk kontra pengoperasian dan manajemen Pelabuhan Patimban. Salah satunya agar Pelabuhan Patimban dioperasikan oleh operator independen dan mengurangi porsi dominan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemerintah Indonesia dengan memperluas atau memperbesar saham pihak swasta.

Atas permintaan delegasi Jepang dalam Plennary Meeting, delegasi Indonesia pada prinsipnya memahami dan menerima usulan Jepang agar Indonesia mengurangi besaran persentase porsi BUP pemerintah.

Pemerintah Indonesia akan mencarikan pihak swasta yang kapabel untuk diberikan tanggung jawab dengan porsi saham yang lebih besar dari porsi BUP pemerintah.

“Dari besaran share Indonesia 51% dan Jepang 49%, BUP milik pemerintah akan mendapat share kurang atau sama dengan 25%, sedangkan perusahan swasta Indonesia menjadi lebih atau sama dengan 26%,” pungkasnya.

(Bayu/MN)