Reklamasi suatu Keniscayaan, Pulau C dan D Berpotensi dijadikan Pangkalan Militer Ibukota

MN, Jakarta – Terkait polemik reklamasi Teluk Jakarta yang sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat ini timbul perdebatan untuk membatalkan proyek tersebut.

Bahkan usulan itu dilontarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Baik di tingkatan elit maupun masyarakat, pro kontra soal reklamasi Teluk Jakarta semakin berkembang dan telah dianalisa dalam berbagai perspektif.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta merupakan suatu keniscayaan.

Maka dari itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta betul-betul mengkaji secara mendalam apabila reklamasi Pulau C dan D dibatalkan. Ia mengusulkan agar kedua pulau itu bisa dipotensikan menjadi sentra pertahanan ibukota.

“Pulau C dan D bisa digunakan sebagai sistem pertahanan maritim ibukota dalam konsep Tri Matra Terpadu,” ungkap Rasminto usai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk ‘Kajian Ilmiah Kelayakan Pemanfaatan dan Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta Pulau C dan D Untuk Warga’ di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Selasa (28/11).

Tak hanya itu, jika usulan ini diterapkan maka akan mengurangi tingkat ancaman baik yang berupa militer maupun nirmiliter terhadap warga ibukota.

“Tentu kalau kedua pulau itu digunakan sebagai pangkalan militer maka akan mengurangi penyelundupan narkoba dan barang-barang illegal melalui Teluk Jakarta,” tambah dia.

Sejauh ini, timbulnya polemik di tengah masyarakat karena beranggapan bahwa reklamasi ini untuk siapa? Berdasarkan masterplan yang dicanangkan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelumnya, reklamasi ini menitikberatkan pada pembangunan apartemen dan bahkan sudah dipasarkan di luar negeri.

Sehingga isu-isu akan adanya Teluk Jakarta ingin dijadikan seperti Singapura atau Hingkong bermunculan di tengah masyarakat. Rasminto meyakini, bila reklamasi ini dipergunakan untuk keperluan pertahanan negara maka tidak sepanas seperti saat ini perdebatannya.

Lebih lanjut, pria yang juga aktif sebagai anggota Ikatan Geografi Indonesia (IGI) ini, memandang bahwa Jakarta memang membutuhkan reklamasi. Di sisi lain, secara topografi ibukota memiliki 40 persen wilayah yang berada di bawah permukaan air laut. Sehingga pada saat air pasang dan berbentuk rawa pantai sangat memungkinkan untuk terjadinya banjir.

Dalam sisi ekonomi, Gubernur terpilih telah memiliki program unggulan rumah DP 0 Rupiah. Menurutnya, jika tidak digunakan sebagai pangkalan militer, maka kedua pulau itu bisa digunakan untuk merealisasi program rumah DP 0 Rupiah.

“Nantinya reklamasi Pulau C dan D bisa dijadikan lahan atau area pembangunan rumah DP 0 Rupiah,” ujarnya.

Sementara terkait nasib nelayan, kata Rasminto, kawasan reklamasi bukan zona utama untuk menangkap ikan. Kawasan menangkap ikan berada di Kepulauan Seribu dan sekitarnya. Bahkan area tangkapan berada jauh di luar Teluk Jakarta.

“Namun Pemprov harus tetap memperhatikan nasib kesejahteraan para nelayan,” pungkas anggota Perkumpulan Peneliti Pendidikan dan Manajemen Lingkungan Hidup (P3ML) ini.

(Adit/MN)