Dukung Pemberantasan Korupsi, Bakamla RI Zona Kamla Tengah Tandatangani Komitmen Terintegrasi

MN, Manado – Kepala Kantor Zona Kamla Maritim Tengah Brigjen Pol. Drs. Bastomy Sanap diwakili Kabid Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Yospendi, turut serta menyaksikan penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi, di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

Penandatanganan komitmen ini dilakukan oleh Walikota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban, enam belas Kepala Daerah, dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. Momen ini disaksikan langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, Kajati Sulut Mangihut Sinaga, dan Kepala BPKP Perwakilan Sulut Kwinhatmaka.

Menurut Olly, rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi itu digelar untuk menyosialisasikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk mensinergikan semangat kerja bersama.

Wakil ketua KPK pun turut mengapresiasi upaya tersebut dan menekankan bahwa korupsi sebagai musuh bersama, di mana area terbesar modus korupsi di pemerintahan daerah adalah pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, markup, dan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi.

“Tahun 2017 KPK sudah menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memungkinkan semua harta terpidana korupsi di rampas,” tegas wanita berpangkat Brigadir Jenderal Polisi tersebut.

Basaria juga mengingatkan para calon kepala daerah agar tidak melakukan praktek tindak pidana korupsi untuk kepentingan pemenangan Pilkada.

Lebih lanjut, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, serta Indonesia yang bebas korupsi, pejabat Pemerintahan/Pegawai Negeri Sipil memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.