RIP Sunda Kelapa masih menunggu Sinkronisasi bersama Pemprov DKI Jakarta

MN, Jakarta – Sejak abad IV nama Sunda Kelapa di teluk Jakarta sudah dikenal sebagai kota pelabuhan. Bahkan pada abad XII pernah dikenal sebagai pelabuhan komoditi lada milik kerajaan Hindu di Jawa Barat, serta persinggahan pelayaran antar bangsa yang dibangun tahun 1527.

Pelabuhan Sunda Kelapa memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam hal kegiatan bongkar muat barang secara tradisional menggunakan kapal Phinisi atau Bugis Schooner berbentuk khas, meruncing di salah satu ujungnya dan badan berwarna-warni.

Namun pelabuhan sebagai kawasan wisata bagi turis domestik maupun manca negara belum dikembangkan secara optimal. Keberadaan pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan peninggalan sejarah berkaitan dunia kemaritiman di tanah Jawa, menjadi cukup “alot” karena terdapat beberapa kepentingan bisnis.

Sebut saja disana berdiri PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dan Pemprov DKI Jakarta. Tentu masing-masing mempunyai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang harus di sinkronize (samakan pendapat) terkait optimalisasi potensi lahan di wilayah kerja pelabuhan Sunda Kelapa.

“Sunda kelapa lagi sinkronize dengan rencana heritage Kota Tua Jakarta Utara. Sehingga IPC lagi proses bisnis model dan rencana heritage port untuk Sunda Kelapa. Kita targetkan triwulan pertama akan propose ke pihak Pemprov DKI Jakarta,” jelas Direktur Teknik dan Manajemen Risiko IPC, Dani Rusli Utama kepada Maritimnews, Rabu (14/2).

Sementara itu Humas pelabuhan Sunda Kelapa Achmad Fitriantoro saat ditemui wartawan mengakui bahwa secara komersial, potensi bisnis diatas lahan seluas 59 hektar yang terdiri dari lahan di Muara Baru 24 hektar dan Sunda Kelapa 35 hektar belum optimal. “Manajemen menunggu keputusan RIP oleh Pemerintah,” pungkasnya.

(Bayu/MN)