Indonesia Butuh Sinergi Antar Instansi Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut

MN, Jakarta – Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia maka diperlukan jaminan keamanan dan keselamatan pengguna jasa di laut. Untuk itu, sinergi antar instansi di bidang keamanan dan keselamatan di laut sangat dibutuhkan guna mengawal pemanfaatan sumber daya kelautan nasional.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo pada Acara Seminar Nasional Keamanan dan Keselamatan Laut dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan oleh Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR) di Hotel Borobudur, Jakarta tanggal 5 April 2018.

Agus Purnomo juga menyampaikan capaian dan tantangan yang dihadapi oleh dunia maritim, khususnya bidang transportasi laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, baik dari secara geospasial, sosial ekonomi, kebijakan institusional dan variable-variable transportasi lainnya.

Adapun salah satu bentuk dukungan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah melalui program Tol Laut, yang berupaya membangun konektivitas antar pulau di Indonesia.

“Dengan Program Tol Laut, kita berupaya menyediakan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan angkutan laut pola subsidi. Tentunya didukung dengan peningkatan fasilitas kepelabuhanan serta fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan pelayaran,” paparnya.

Pola jaringan tol laut, lanjut Agus, menghubungkan simpul pelabuhan utama (hub) dan pelabuhan-pelabuhan pengumpan (feeder). Pada tahun 2018, terdapat 15 (lima belas) trayek tol laut, dengan 3 (tiga) pelabuhan pangkal/muat dan 58 (lima puluh delapan) pelabuhan singgah.

Kemudian guna mendukung kebijakan nasional swasembada daging sapi dan kerbau, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut juga memiliki program untuk menjamin kelangsungan distribusi daging sapi/kerbau melalui angkutan laut dengan penyelenggaraan kapal angkutan ternak.

“Tahun 2018, kita memiliki 6 trayek kapal angkutan ternak, di mana 2 trayek dilayani oleh PT Pelni dan 2 trayek oleh PT ASDP melalui penugasan, dan 2 trayek lagi dilayani oleh perusahaan swasta melalui sistem pelelangan umum. Didukung 8 pelabuhan muat dan 7 pelabuhan bongkar,” jelas Agus.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memiliki program Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis. Pada tahun 2018, terdapat 113 trayek angkutan laut perintis dengan 498 pelabuhan singgah.

“Sebanyak 46 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan, sedangkan 67 trayek lainnya dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum,” terangnya.

Hadir dalam acara seminar tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dr Wiranto sebagai keynote speaker, serta pembicara lain, di antaranya Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Ari Soedewo, Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian KKP, M Zulficar Mochtar, Plt Irjen Kementerian Desa, Dr. Ir Ansar Husen, serta Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitan Pertahanan, Laksada TNI Dr Amarulla Octavian.

(Bayu/MN)