Kapal Berbendera Indonesia Dapat Menggunakan Jasa BKI Dalam Survey & Sertifikasi

MN, Jakarta – Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai pelaksana survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia menggelar sosialisasi melalui informasi berupa surat edaran kepada khalayak umum.

Pendelegasian PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Dalam Melaksanakan Survey dan Sertifikasi Statutoria Atas Nama Pemerintah Indonesia sudah terdengar sebelumnya. Bahkan di Batam pada 26 Maret 2018 Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar sosialisasi di Ibis Style Hotel Batam sebagai pelaksana survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia.

Pada saat itu Dirut PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero, Rudiyanto mengatakan kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  249 Tahun 2018 tentang penunjukkan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia.

“Setelah adanya persamaan persepsi, langkah berikutnya yang diharapkan adalah dapat mengimplementasikan isi SK Menhub tersebut, baik oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, seluruh Cabang Kantor PT BKI serta seluruh instansi dan stakeholders terkait. Dan Batam termasuk menjadi tempat sosialisasi,” ujarnya.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan tidak akan terjadi lagi perbedaan pemahaman dalam menerapkan perjanjian nantinya, baik mengenai tata cara survei, sertifikasi dan  penerapan PNBP. Dari 12 biro klasifikasi asing yang ada di Indonesia, delapan diantaranya itu ada di Batam.

Orang noimor satu di BKI itu sempat menyinggung, mengapa harus menggunakan biro klasifikasi asing, kalau ternyata yang lokal sendiri ada.

“Indonesia juga wilayah kita. dengan sosialisasi ini, diharapkan instansi terkait harus memakai biro klasifikasi Indonesia, apalagi kalau proyek kapal yang dibangunnya menggunakan anggaran pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu dalam berkas yang dipublikasikan terkait pelaksana survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia, bertujuan bahwa informasi ini untuk memberitahukan kepada semua pihak berkepentingan mengenai penyerahan kewenangan kepada BKI untuk melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia.

Dalam berkas yang sama dijelaskan bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) secara resmi telah menandatangani surat perjanjian kerja sama terkait dengan penunjukan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). untuk melaksanakan survey dan sertifikasi Statutoria kapal berbendera Indonesia atas nama pemerintah Indonesia.

Dengan diserahkan kewenangan tersebut, maka efektif 09 April 2018 kapal berbendera Indonesia dapat menggunakan jasa BKI dalam survey dan sertifikasi Statutoria sebagaimana diatur dalam dokumen terlampir. (hsn)