Sukseskan Asian Games XVIII
MN, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh bagi perhelatan olahraga se Asia (Asian Games) XVIII tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus – 2 September 2018 mendatang di Jakarta dan Palembang.
Dukungan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor UM.003/43/12/DJPL-18 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Khusis Dalam Rangka Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Menindaklanjuti Instruksi Menteri Perhubungan nomor IM 3 tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Khusus Dalam Rangka Penyelenggaraan Asian Games XVIII maka seluruh Kepala UPT untuk menggunakan pakaian dinas dan atribut khusus Asian Games,” jelas Sekditjen Perhubungan Laut, Arif Toha Tjahjagama, Minggu (27/5).
Arif Toha mengimbau kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memasang banner, spanduk atau umbul-umbul di wilayah kerjanya sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 Jakarta – Palembang.
“Terpenting bagi kami adalah bagaimana insan perhubungan laut dapat turut serta mensukseskan Asian Games XVIII Jakarta – Palembang mengingat perhelatan olahraga ini adalah acara Internasional yang akan dilihat oleh berjuta-juta mata dibelahan dunia,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…
Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…