Sidang Dewan IMO ke-120 Bahas Agenda Fundamental, Reformasi Organisasi

MN, London – Agenda sidang Dewan (Council) International Maritime Organization (IMO) ke-120, pada tanggal 2 – 7 Juli 2018 di markas besar IMO London, Inggris, menjadi sangat penting karena Sidang tersebut membahas suatu hal yang fundamental yakni upaya mereformasi organisasi.

Upaya reformasi bakal menentukan arah dan tujuan organisasi, strategi dan perencanaan organisasi dalam kurun waktu 6 tahun (2018-2023), komposisi keanggotaan Dewan IMO, reformasi anggota dewan, pertimbangan budget/anggaran organisasi, dan agenda penting lainnya.

Delegasi Indonesia (Delri) dipimpin Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kedutaan Besar RI di London, Dr Rizal Sukma bersama anggota delegasi dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, serta KBRI London telah secara aktif menyuarakan kepentingan Indonesia selaku Dewan IMO.

“Indonesia merupakan anggota Dewan IMO yang berkomitmen penuh mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” jelas Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan, Dwi Budi Sutrisno selaku alternate Head of Delegation (HoD) Indonesia, Rabu (4/7).

Maka Delri secara aktif menyuarakan kepentingan Indonesia, mengingat pula Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara anggota Dewan Kategori C sebagai Negara kepentingan khusus transportasi laut dan navigasi sebagai perwakilan semua *area* geografis utama di dunia.

“Peran aktif Delri yang berkesinambungan pada sidang-sidang IMO merupakan cara ampuh mempromosikan posisi Indonesia, terutama dalam rangka mendukung Pemerintah merealisasikan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Beberapa agenda menjadi perhatian Indonesia di sidang Dewan IMO ke-120 yang tengah dibahas saat ini, diantaranya bahasan materi mengenai Reformasi Dewan IMO, Strategic Planning, Access to Information, dan budget consideration 2018.

“Indonesia selaku anggota Dewan IMO akan berperan dan berkontribusi menentukan arah kebijakan dan reformasi organisasi tersebut, tentu sejalan dengan kepentingan Indonesia secara keseluruhan serta sebagai negara maritim besar dunia,” pungkasnya.

(Bayu/MN)