Solusi bagi Rendahnya Tingkat Keterisian Kapal Tol Laut dari Timur Indonesia

MN, Jakarta – Menjelang empat tahun pelaksanaan program Tol Laut, salah satu sorotan adalah rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Padahal pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan produksi masyarakat di KTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa dapat dibilang lebih menguntungkan karena harga angkut yang relatif murah.

Solusi terkait rendahnya keterisian (muatan balik) kapal Tol Laut, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut giat memotivasi dan mendorong para kepala daerah dan pelaku pasar, terutama di KTI agar mengirimkan hasil industri dan potensi unggulan daerah mereka melalui Program Tol Laut.

Plt Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko menjelaskan, bahwa evaluasi program tol laut terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik.

“Termasuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program tol laut terhadap disparitas harga barang sesuai tujuan penyelenggaraan tol laut yaitu terciptanya konektivitas wilayah di Indonesia sehingga dapat menurunkan disparitas harga antara Indonesia wilayah Barat dan Indonesia wilayah Timur,” papar Wisnu di Jakarta, Jumat (24/8).

Selain motivasi bagi pelaku pasar, Pemerintah mengambil langkah baru yang meliputi upaya pengadaan sewa reefer container sebanyak 40 (empat puluh) unit untuk muatan balik mengangkut ikan dan menyiapkan mekanisme pemberian diskon biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap 5 (lima) unit dry container dan 5 (lima) unit reefer container pertama yang dibooking pemilik barang.

“Kami juga sedang mengkaji kemungkinan untuk pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah T3P untuk dry dan reefer container kosong melalui subsidi operasi kapal dengan operator PT Pelni, sehingga tidak ada tambahan subsidi lagi karena kapal sudah di charter pulang pergi,” ujarnya.

Sementara itu adanya usulan beberapa pihak bahwa Pemerintah diminta memberikan subsidi juga ke semua kegiatan container handling dan reposisi di pelabuhan, usulan tersebut belum tepat. Saat ini Pemerintah masih fokus dulu pada pemerataan akses kapal-kapal agar bisa masuk ke daerah T3P supaya masyarakat disana bisa merasakan hasil dari konektivitas kapal laut.

Sedangkan biaya tinggi di pelabuhan dan logistic cost yang mahal akan terus diperbaiki dengan perbaikan dan peningkatan fasilitas bongkar muat pelabuhan di wilayah KTI dan konsolidasi tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) secara tripartit, meningkatkan akses jalan menuju pelabuhan dengan kapasitas beban trucking container, konektivitas dengan moda udara, penyeberangan, perintis dan pelra.

“Tentu tidak semua masalah diselesaikan Pemerintah dengan subsidi, membangun kemandirian swasta dan mengoptimalkan niaga produk daerah jauh lebih bermanfaat daripada mengandalkan subsidi. Pengadaan dan sewa kontainer reefer, lebih semata-mata menjadi kail karena terbatasnya jumlah reefer container begitupun fasilitas listrik pada pelabuhan-pelabuhan di KTI,” pungkasnya.

(Bayu/MN)