Juklak PM 152/2016 Solusi bagi APBMI

MN, Palembang – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) membutuhkan solusi Pemerintah terkait kebijakan PM nomor 152 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang akan memberangus kegiatan perusahaan bongkar muat (PBM).

Ketua Umum DPP APBMI Muhammad Fuadi menegaskan, bahwa keberadaan juklak PM 152/2016 belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, namun Badan Usaha Pelabuhan (PT Pelindo I, II, III, dan IV) telah melakukan kegiatan bongkar muat.

Tanpa solusi Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, hal itu berpotensi menimbulkan keributan di pelabuhan dan menindas serta membunuh usaha PBM sebagai anggota APBMI. Termasuk memonopoli kegiatan bongkar muat hampir di seluruh pelabuhan di Indonesia.

“Bahkan investasi masyarakat pelaku bongkar muat jadi mangkrak dan nyaris disita oleh Bank, karena terjadi pemutusan hubungan kerja,” kata Fuadi dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus DPW APBMI Sumatera Selatan periode 2018-2023 di Hotel Grand Zuri Palembang, Selasa (18/9).

Kini DPP APBMI sedang memproses Petisi menolak kebijakan PM 152 tahun 2016 sebagai hasil rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar 29 – 31 Agustus 2018 yang lalu.

APBMI berharap kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar segera menindaklanjuti keresahan masyarakat pelaku bongkar muat. Seharusnya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang melakukan kegiatan bongkar muat diatur dengan peraturan Menteri tersendiri, sesuai diatur dalam PM 152/2016 pasal 2 ayat 9.

(Bayu/MN)