Elvyn mendampingi dirut JPPI dan MTI di Rakortas Direksi PT Pelindo di Surabaya
MN, Surabaya – PT Multi Terminal Indonesia atau IPC Logistic Services anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II untuk kesekian kalinya menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan perusahaan plat merah melalui program sinergi BUMN.
Kali ini PT MTI bersepakat dengan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPKS) mitra Dubai Port World, dan PT Berkah Multi Cargo (BMC) yang merupakan cucu usaha PT Pelabuhan Indonesia III, Jumat (14/12).
Kabar diterima Maritimnews, bahwa MTI tertarik ikut mengelola gudang di TPKS. Setelah pelaksanaan penandatanganan MoU, masih akan dikaji lebih jauh terkait poin lanjutan dari kesepakatan tersebut.
Petinggi BUMN hadir menyaksikan MoU di sela Rakortas PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV di Surabaya yakni Edwin Hidayat Abdullah Deputi Bidang Usaha Energi Kementerian BUMN, dan RR Dewi Aryani Asisten Deputi Konstruksi, Sarana & Prasarana Perhubungan.
Menurut Dirut PT Pelindo II/IPC, Elvyn G Masassya, IPC mendukung penuh anak perusahaannya melakukan sinergi dengan anak dan cucu perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) serta anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
“Kolaborasi antara anak perusahaan IPC dengan anak dan cucu usaha PT Pelindo III serta anak usaha PT Pelindo IV sebagai langkah penting menghadapi kompleksitas permasalahan di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…
Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…
