RDP Bakamla dengan Komisi I DPR
MN, Jakarta – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini tengah bertransformasi menjadi Coast Guard Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitasnya. Di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiqoerrachman menceritakan singkat soal apa yang dilakukannya untuk mewujudkan Bakamla benar-benar sebagai Coast Guard Indonesia.
Laksdya Taufiq biasa disapa, mengulas peran universal Coast Guard di setiap negara. Menurutnya, peran universalnya terdiri dari tiga yakni security (keamanan), safety (keselamatan) dan defense (komponen cadangan di masa perang).
“Kita di masa perang bisa menjadi komcad. Tapi di masa damai seperti sekarang kita fokus keamanan termasuk penindakan dan juga bicara keselamatan,” ucapnya beberapa waktu lalu di Gedung DPR, Jakarta.
Sambung dia, kondisi Bakamla saat ini masih banyak mengalami keterbatasan. Maka dari itu, dengan perencanaan-perencanaan yang dibangun dalam menyongsong tugas pokok Bakamla, Laksdya Taufiq mengulas akar masalah yang kini dihadapi Bakamla.
“Akar masalahnya ada pada konsep operasi maritim, perencanaan pembangunan kekuatan, manajemen logistik, dan manajemen personel. Jadi tugas saya sebagai Kepala Bakamla sekarang ini untuk membenahi itu. Intinya agar bagaimana Bakamla ini kuat dan menjadi Coast Guard,” terang mantan Wakasal itu.
Institusi yang memiliki motto, Raksamahiva Camudresu Nusantarasya ini memang dipersiapkan sebagai Coast Guard yang turut berperan dalam mewujudkan keamanan di laut dalam bingkai visi Poros Maritim Dunia. Sehingga berbagai upaya dilakukan agar lembaga ini berjalan sesuai cita-cita awalnya.
“Pembinaan kekuatan kita menginventarisir kekuatan dan meningkatkan kesiapan operasional. Dalam pembinaan operasi kita mengedepankan azas Unity of Effort, melaksanakan battle rhythm, 5 steps procedure yaitu collecting, displaying, correlating, analyzing dan dissemination. Kemudian dalam pembinaan personel kita melakukan right man on right place dengan kualifikasi personel dan multi sources personel, koordinasi dengan instansi asal,’ terangnya.
Dalam situasi terkini upaya untuk memperkuat Bakamla itu harus didukung oleh seluruh pihak. Komisi I DPR pun menyetujui langkah-langkah Bakamla untuk menjadi Coast Guard andalan Indonesia.
Kepala Bakamla menyatakan ada 8 rencana pokok tahun 2019 ini yang menjadi prioritasnya. Antara lain: (1) Melaksanakan validasi organisasi Bakamla, (2) Melaksanakan perekrutan personel Bakamla secara mandiri, (3) Meningkatkan kesiapan operasional (kesiapan personel, kesiapan material dan pelatihan/training), (4) Mendorong percepatan pengesahan RUU Kamla dan Peraturan Presiden serta Kebijakan Nasional yang mengatur Bakamla, (5) Membentuk tim khusus Bakamla Special Response Team, (6) Optimalisasi KPIML sebagai Puskodalopskamla (bekerjasama dengan negara lain), (7) Melaksanakan pengadaan senjata baik untuk perorangan maupun kapal, dan (8) Meningkatkan diplomasi dalam bentuk perjanjian, operasi bersama dan latihan bersama.
” Saya diberi tugas oleh Presiden untuk membangun itu, mengembalikan kepercayaan rakyat dan memperkuat posisi Bakamla,” tandasnya.
Oleh : Dr. Dayan Hakim NS* Perusahaan pelayaran saat ini tengah menghadapi kewajiban untuk menyusun…
Jakarta (Maritimnews) - Kunjungan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) ke…
Pontianak (Maritimnews) - Dukungan perusahaan IPC Terminal Petikemas terhadap Asta Cita ke-4 Pemerintah Republik Indonesia…
Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Teluk Bayur bersama PT Pelabuhan Tanjung…
Jambi (Maritimnews) - Indonesia adalah produsen dan eksportir utama kayu manis global, menguasai sekitar 41%…
Dwelling time yang masih jauh di atas standar internasional bukan sekadar masalah teknis kepelabuhanan —…