Staf Ahli Presiden Tegaskan Pemerintah Optimal Makmurkan Nelayan Marhaen

MN, Jakarta – Staf Ahli Presdien bidang Maritim, M. Riza Damamik mengukapkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat optimal dalam mengupayakan mengatasi ketimpangan penguasaan ikan yang mendera para nelayan Marhaen Indonesia.

Hal ini diungkapkannya tatkala berbicara di dalam Diskusi Media II yang bertema “Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Era Jokowi-JK” yang diselenggarakan di Aula Keluarga Besar Marhaenis, Central Cikini Building Gd.Impression Lantai 4, Jl. Cikini Raya 58A, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (15/4).

Riza memandang bahwa laut kita memiliki potensi yang besar terkait dengan pangan, karena bicara pangan tidak cukup hanya pangan di darat saja, sumber protein hewani yang berasal dari perairan, ikan, juga mempunyai kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 50 persen.

Di era orde baru asupan protein hewani sekitar 18 kg/kapita dan sekarang meningkat hingga 50 kg/kapita. Nelayan lah yang memastikan asupan protein hewani itu bisa kita konsumsi, jadi nelayan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam persoalan pemenuhan kebutuhan protein hewani bangsa ini.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan tentang karakter nelayan, bahwasanya pelaku perikanan adalah pelaku ekonomi kecil. Jadi, terkait persoalan nelayan, sudah sangat tepat menjadi isu yang diangkat oleh Keluarga Besar Marhaenis, karena permasalahan ini terkait problematika Marhaen yang bersama – sama perlu di urai dan dicari solusinya bersama.

Kembali menjelaskan langkah pemerintah dalam hal perikanan, Riza menjelaskan bahwa pada saat ini upaya Pemerintahan Jokowi-JK bisa dikatakan sudah sangat optimal mana terkait ketimpangan penguasaan ikan, yang mana saat ini potensi ikan meningkat menjadi 12,7 digit. Sebagai perbandingan, dari sejak kemerdekaan bangsa ini data potensi ikan selalu berada pada posisi 1 digit.

“Nah potensi itu harus bisa dijawab dengan menggantikan kapal-kapal luar dengan kapal-kapal Indonesia, khususnya kapal nelayan kita. Terkait dengan permodalan (pinjaman berbunga tinggi) atau perniagaan yang tidak adil (masalah tengkulak), pemerintah saat ini telah hadir dengan skema pemodalan bank dan non bank yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat, dan Bank Mikro Nelayan (Produk non KUR oleh Badan layanan Umum untuk Nelayan), selain itu juga telah diluncurkan asuransi nelayan,” imbuhnya.

Riza mengatakan bahwa bangsa ini memilki potensi lahan seluas 17,3 juta Ha dari perikanan budidaya dan baru 1,3 juta hektar yang dimanfaatkan secara optimal. Prototipe tersebut dapat mengambil manfaat dari program perhutanan sosial sekitar 12,7 juta ha yang di dalamnya terdapat juga hutan pantai, seperti di Muara gembong.