Pelabuhan Tanjung Perak Menuju Wilayah Bebas Korupsi

MN, Surabaya – Pembangunan zona integritas di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah diawali deklarasi Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang dilanjutkan di pelabuhan Belawan dan Makassar.

Kini giliran kawasan pelabuhan Tanjung Perak mendeklarasikan WBK dan WBBM yang didukung 13 (tiga belas) institusi, antara lain Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, PT Pelindo III Regional Jawa Timur, Kantor Imigrasi dan Bea Cukai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menjelaskan, bahwa deklarasi merupakan kegiatan strategis Pemerintah khususnya di lingkungan Ditjen Hubla sebagai bentuk komitmen terbuka dalam membangun Zona Integritas. Sehingga masyarakat mengetahui dan memantau Zona Integritas yang dilaksanakan bersama-sama.

Deklarasi bersama tersebut dilaksanakan pada hari Kamis (11/7) di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara disaksikan Sekditjen Perhubungan Laut yang mewakili Dirjen Perhubungan Laut, perwakilan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, KPK, serta stakeholder terkait di kawasan pelabuhan Tanjung Perak.

Adapun pembangunan zona integritas merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

(Bayu/MN)