Keseriusan Pemerintah Atasi Karhutla

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Kasus Kebarakan Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda sebagian wilayah Indonesia menimbulkan banyak kerugian. Presiden Jokowi pun bergegas mendatangi lokasi kebakaran guna memastikan proses penanggulangan Karhutla.  Upaya ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk mengatasi masalah.

Kebakaran di daerah kalimantan dan sumatera agaknya telah menjadi masalah tahunan bagi Indonesia. Terlebih jika musim kemarau datang, maka Karhutla siap menyerang. Bukan hanya karena kejadian alam namun juga adanya indikasi kesengajaan pembakaran hutan dan lahan. Yang mana akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Ujung-ujungnya, negara yang paling dominan dipojokkan.

Pemerintah biasanya akan banjir kritikan, mulai dari ketidaksigapan penanganan. Ataupun ketidakbecusan akan pengelolaan kehutanan dan lingkungan. Padahal, banyak sekali peran pemerintah dalam hal ini, hanya saja tak terendus publik dan terkesan ditutup-tutupi. Apalagi jika sudah berbicara tentang media sosial, akan ada banyak pemberitaan yang mungkin terkesan negatif dan kritikan pedas terkait penanganan karhutla ini.

Bukankah seharusnya kita terus mendukung peran pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Mengingat sebuah negara akan berdiri kokoh dengan orang-orang yang mendukung didalamnya.

Kepala BNPB beserta Panglima TNI, telah meninjau kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan helikopter. Keheranan dinyatakan oleh Jenderal Tito Karnavian terkait lahan sawit dan tanaman industri yang tidak ikut terbakar. Jikalau ada hanya di pinggiran saja

Berdasarkan hal ini dapat menunjukkan jika adanya praktik “Land Clearing”. Yakni cara mudah membersihkan lahan dan hutan dengan pemanfaatan musim kemarau untuk kepentingan industri. Ditengarai ada pihak yang membakar sengaja lahan untuk  segera ditanami tumbuhan baru.

Kabar baiknya hingga 16 September 2019 polisi telah menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus ini. Namun, terkait kasus karhutla Riau ini baru 4 korporasi yang menjadi tersangka. Sementara KLHK mengklaim telah menyegel 42 perusahaan yang diduga sebagai dalang di balik pembakaran hutan serta lahan. Dan penyegelan ini berguna dalam proses hukum.

Dikabarkan jika perusahaan terduga ini berlokasi di Jambi, Sumsel, Kalbar, Riau dan Kalteng. Diantaranya dimiliki oleh pemodal asal Malaysia juga Singapura. Berkenaan dengan ini Rasio RidhoSani, selaku Dirjen Penegakan Hukum KLHK menyatakan akan memberlakukan pengenaan pasal berlapis. Yakni kepada pelaku pembakaran hutan, utamanya ialah pihak korporasi. Bukan hanya berkaitan dengan UU lingkungan, namun juga UU kehutanan serat Perkebunan.

Di sisi lain, pemerintah kini tengah getol melakukan upaya penanggulangan karhutla. Antara lain dengan:

• Pengerahan pasukan dalam rangka mempercepat upaya pemadaman karhutla. Dikatakan sebanyak 9000 personel lebih diturunkan untuk membantu memadamkan api di titik kebakaran. Personel akan dibagi kedalam wilayah yang terjadi kebakaran yakni, Riau, Sumsel, Jambi, Kalteng, Kalsel dan Kalbar. Yang mana masing-masing wilayah mendapatkan 1.512 personel bantuan. Pasukan tersebut terdiri dari 1.000 anggota TNI serta 200 anggota POLRI. Tak hanya itu, masyarakat juga diajak terjun langsung guna membantu pemadaman.
• Upaya Water Bombing: Upaya penanggulangan kedua ini dengan melakukan water bombing. Yakni penjatuhan bom air dari ketinggian dengan menggunakan heli khusus. Menurut BNPB sudah tersedia 32 heli siap operasi guna menyiramkan air titik kebakaran. Ditengarai air yang disediakan mencapai 259.594.494 liter.
• Upaya Penanggulangan Dengan Modifikasi Cuaca: Upaya terakhir ini menerapkan TMC yakni Teknologi Modifikasi Cuaca. Yakni semacam hujan buatan dengan sistem penyemaian awan menggunakan garam. Dan menurut laporan, garam yang akan digunakan sebanyak 160.816 kilogram. Namun, kemungkinan upaya ini belum dijamin keberhasilannya. Mengingat awan di lokasi kebakaran sangat minim. Padahal TMC ini membutuhkan setidaknya 80 persen awan agar berhasil.
• Opsi Penggunaan Kalsium Oksida: Bukan pemerintah jika harus menyerah pada keadaan. Pihaknya menggandeng BNPB, BPPT, serta BMKG memanfaatkan Kalsium Oksida atau Kapur tohor aktif (CaO)  guna mengurangi asap. Kapur ini akan ditaburkan dari udara dengan pesawat jenis Cassa 212, CN 295 serta pesawat jenis Hercules C 130.

Kemudian jika asap telah mampu diminimalisir, maka radiasi diharapkan mampu menembus permukaan bumi. Sehingga akan memungkinkan terbentuknya awan yang lebih banyak di wilayah karhutla. Lebih lanjut, penyemaian awan akan segera dapat dilakukan kembali.

Semoga berbagai upaya pemerintah dengan beberapa pihak terkait beserta masyarakat, akan mampu menanggulangi kasus ini. Serta kedepannya karhutla ini akan bisa dicegah sedemikian rupa. Sehingga masalah tahunan bagi Indonesia ini segera dapat terselesaikan.

)* Penulis adalah pemerhati sosial politik