PBM dan Realisasi Juklak Permenhub 152/2016

MN, Jogjakarta – Ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) 2019 bertema ‘Sinergitas APBMI dan BUP Menuju Indonesia Unggul’ di Jogjakarta, diharapkan mampu menghasilkan solusi untuk mempertahankan usaha bongkar muat yang mulai tersisih di pelabuhan Indonesia.

Harapan dari para peserta Rakernas APBMI adalah upaya revisi Permenhub No 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. Sejak awal peraturan tersebut dinilai tidak berpihak kepada Badan Usaha Milik Swasta selaku perusahaan bongkar muat (PBM).

“Perjalanan panjang merevisi PM 152 mulai mencapai titik terang karena sudah rapat dengan PT Pelindo I, II, III dan IV serta Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan. Dalam waktu dekat akan ada aturan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Permenhub 152/2016, agar tercipta sinergi antara BUP dan PBM,” kata Ketua Umum DPP APBMI, HM Fuadi di sela acara Rakernas di Jogjakarta, Senin (28/10).

Sementara itu Penasehat DPW APBMI Jawa Tengah, Putut Sutopo menegaskan, bahwa terdapat tiga poin penting jadi komitmen bersama guna mewujudkan kelancaran layanan bongkar muat di pelabuhan. Pertama, regulasi yang saling menguntungkan. Kedua, tetap menjaga kearifan lokal. Ketiga, tidak menjadikan peran PBM sebagai broker.

Ditempat terpisah Ketua DPW APBMI Jawa Timur, Kody Lamahayu menambahkan, realisasi aturan Juklak dari Permenhub No 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sangat dinanti oleh PBM di seluruh Indonesia, agar usaha ini memiliki kepastian dalam melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Prinsip Saling Menguntungkan

Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, Juswandi Kristanto menerangkan, sesuai tema Rakernas yakni Sinergitas APBMI dan BUP Menuju Indonesia Unggul, kedepan upaya sinergi dan harmonisasi sangat dibutuhkan. Dimana BUP dan PBM akan bekerjasama guna mendukung kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan.

“Adapun teknis dilapangan dapat kita rumuskan bersama, tentu dengan prinsip saling menguntungkan,” pungkasnya.

(Bayu/MN)