APBMI Tolak Penerapan Single Billing

MN, Jogjakarta – Rakernas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) 2019 yang digelar di Jogjakarta pada tanggal 28 – 29 Oktober 2019 menghasilkan sikap bersama dengan 4 (empat) poin penting untuk Pemerintah. Salah satunya adalah menolak penerapan Single Billing oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia.

Rapat Komisi Rakernas APBMI 2019 merekomendasikan poin penting program kerja yang harus ditindaklanjuti. Pertama, meminta Menteri Perhubungan segera menerbitkan aturan sebagaimana dimaksud PM 152 tahun 2016 pasal 2 ayat 9, dan sebelum terbit peraturan, BUP tidak boleh melakukan atau melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Kedua, meminta kepada semua penyelenggara pelabuhan (UPT/UPP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan) agar bertindak sebagai wasit yang adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator.

Ketiga, menolak rencana penerapan Single Billing oleh BUP.

Keempat, APBMI akan mengambil sikap tegas dalam rangka melindungi kepentingan dan keberlangsungan anggotanya serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Rakernas 2019.

Selain mengenai program kerja, Rapat Komisi juga membahas bidang organisasi dan keuangan. Sebanyak 12 (duabelas) poin jadi agenda, antara lain bantuan hukum kepada DPW maupun DPC APBMI, sanksi terhadap anggota yang tidak patuh ketentuan organisasi, optimalisasi website organisasi sebagai wadah informasi dan komunikasi.

Organisasi juga memberikan kewenangan kepada DPW dan DPC untuk membuat negatif list bagi perusahaan bongkar muat yang tidak aktif lagi melakukan kegiatannya, termasuk PBM yang hanya meminjamkan bendera perusahaan.

Ketua Umum DPP APBMI HM Fuadi berjanji, Senin malam (28/10), bahwa pengurus akan menjalankan semua rekomendasi yang dihasilkan Rakernas dan meminta dukungan baik moril maupun materil, sekaligus menutup secara resmi kegiatan Rakernas APBMI 2019 bertema ‘Sinergitas APBMI dan BUP Menuju Indonesia Unggul’ Jogjakarta.

(Bayu/MN)