Penandatanganan Sinergi Kemenhub dan KKP

MN, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pelaksanaan Pelayanan Publik di bidang kelautan perikanan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kelautan Perikanan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Adapun kesepakatan meliputi pengukuran kapal penangkap ikan; pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal penagkap ikan; pendaftaran dan kebangsaan kapal penangkap ikan; pemerikasaan fisik kapal sebagai kapal penangkap ikan; sinkronisasi dan pertukaran database kapal penangkap ikan dan pengawakan, fasilitasi perizinan atau administrasi satu atap; pelatihan dan sertifikasi kepelautan bagi nelayan; penerbitan Buku Pelaut Kapal Penangkap Ikan; dan sosialisasi status hukum kapal penangkap ikan.

Kedepan diharapkan pihak KKP bersama Pemerintah Daerah memetakan dan mengevaluasi pelabuhan pengepul ikan untuk menentukan pelabuhan ekspor ikan dalam kurun waktu 2-3 bulan mendatang berdasarkan wilayah mulai dari di bagian barat, sampai timur Indonesia. Dimana Kemenhub akan menyiapkan kapal-kapal guna mengekspor ikan-ikan tersebut.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut telah memberi dukungan untuk pengembangan di sektor perikanan melalui 45 UPT di Pulau Jawa, 186 UPT di Luar Jawa, dan 236.090 pelaut kapal penagkap ikan yang telah tersertifikasi (kapal ukuran kurang dari 7 GT). Termasuk pelatihan di beberapa tempat kepada nelayan tentang keselamatan pelayaran.

Selain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menandatangani kesepakatan bersama saat Rakornas KKP 2019, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, dan seluruh Kepala Dinas Kelautan Perikanan di provinsi Indonesia.

(Bayu/MN)