Kerjasama KKP dan Polri terkait Jaringan Interpol I
MN, Jakarta – Dalam rangka memberantas maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan perang melawan para pelaku yang berdasarkan data Humas KKP justru terbanyak dilakukan oleh nelayan asing.
Kini sebagai bentuk penguatan, KKP menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri terkait pemanfaatan jaringan Interpol I-24/7.
Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Tb Haeru Rahayu, bahwa penguatan sinergi dengan pemanfaatan Jaringan Interpol I-24/7, diharapkan akan semakin memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing yang jadi prioritas KKP.
“Kerjasama semakin memperkuat sinergi antara Ditjen PSDKP dengan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Divhubinter,” tegas Tebe sapaan akrab Dirjen PSDKP KKP TB Haeru di acara penandatanganan kerjasama dengan Polri di Jakarta, Kamis (17/12).
Untuk diketahui, Jaringan Interpol I-24/7 merupakan jaringan komunikasi global INTERPOL disebut sebagai Interpol Global Police Communication System (IGCS) yang bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota Interpol.
Melalui jaringan ini, Ditjen PSDKP KKP akan memperoleh berbagai update terkini salah satunya terkait environmental crime termasuk berbagai modus operandi illegal fishing dan kapal-kapal ikan yang menjadi buruan internasional.
(Bayu/MN)
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…
Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…