Marak Illegal Fishing, Nelayan Buton Utara Gelar Unjuk Rasa

Ilustrasi peta wilayah Kabupaten Buton Utara.

MN, Buton – Maraknya illegal fishing yang terjadi di wilayah Buton Utara, menyebabkan masyarakat pulau tersebut menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (11/1).

Dalam unjuk rasa yang digelar untuk mengutuk aktifitas tersebut, masa mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan Buto Utara, DPRD Buton Utara, Polres, serta Dandim 1429 Buton Utara, untuk segera mangambil tindakan tegas membasmi aksi illegal fishing.

Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton Utara, Karya Jaya, turun langsung menemui massa. Kadis perikanan menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas perikanan provinsi Sultra terkait upaya penanganan penangkapan ikan ilegal didaerah itu.Langkah Penolakan terhadap illegal fishing ini, ditandai dengan penandatanganan petisi. 

Upaya penanganan illegal fisihing ini juga didukung oleh pihak kepolisian setempat. Kasat Reskrim Polres Buton Utara yang turut hadir menyambangi aksi masa ini, menyatakan dukungannya anti terhadap illegal fishing .“Kita bekerjasama untuk sama-sama tegakan kedaulatan di laut,” ujarnya.

Selanjutnya, masa bertolak menuju Mapolres Buton Utara. Di sana juga menuntut supremasi hukum kepada Kepolisian, yang merupakan salah satu lembaga hukum di Kabupaten Buton Utara.

Koordinator Lapangan (korlap) sekaligus Ketua Aliansi Peduli Lingkungan, Suyono, menyatakan bahwa aksi yang dibangun ini adalah aksi damai yang betul-betul lahir dari nurani masyarakat Buton Utara agar serius menangani persoalan illegal fishing ini. Mereka tak ingin kembali kecolongan dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada tindakan illegal fishing yang bisa merugikan sumber ekoonomi masyarakat daerah itu.

“Tuntuntan kami, mendesak Pemda bersama DPRD Butur membuat perda, serta meminta Kapolres Buton Utara memberikan sanksi tegas kepada para pelaku pelaku illegal fishing. Kami juga desak Kepala DKP Buton Utara, DPRD, Polres Butur dan Dandim Buton Utara 1429 secepatnya bentuk Badan Keamanan Laut ( BAKAMLA),” ujarnya.

Salah satu nelayan Buton Utara, Hairul Salam, menyayangkan maraknya aksi illegal fishing di daeranya. Menurutnya, praktek illegal fishing yang terjadi selama ini telah menghancurkan lumbung sumber ikan di laut.

“Kita tidak bisa hidup hanya dengan alat tangkap ikan, tapi kami butuh hasilnya. Akan tetapi jika praktek illegal fishing ini masih merajalela, kami bisa mati,” pungkasnya.

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

Efek Streamlining DANANTARA bagi SGS Pelindo

Jakarta (Maritimnews) - Pasca merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada tahun 2021, penerapan Single Grading…

1 day ago

Pelindo Makassar dan Australia Jajaki Kerja Sama Maritim

Makassar (Maritimnews) - Konsulat Jenderal Australia di Makassar menjajaki peluang kerja sama maritim dan penguatan…

3 days ago

Pelindo, KSOP, dan Pelni Kolaborasi Salurkan Bantuan untuk NTT

Jakarta (Maritimnews) - Bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dihimpun…

4 days ago

FSP BUMN Bersatu Dukung Program Streamlining Danantara

Jakarta (Maritimnews) - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendukung program streamlining atau perampingan struktur…

6 days ago

Say No To IPO; Pelindo Lebih Bermanfaat Tanpa Pasar Modal

Oleh: Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merencanakan initial…

1 week ago

PTP Nonpetikemas Dorong Peningkatan Kompetensi TKBM di Pelabuhan Panjang

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…

2 weeks ago