BKKP Terapkan Anti Suap dengan ISO 37001 : 2016

Penandatanganan deklarasi pencanangan zona integritas di BKKP

MN, Jakarta – Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 yang diberikan Direktur MUTU Internasional Irham Budiman selaku pelaksana sertifikasi, dan diterima oleh Kepala BKKP Hesti Ekawati.

Kepala BKKP Hesti Ekawati menjelaskan sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan standar yang memiliki persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

“Dengan ini kami semakin berkomitmen penuh kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan,” kata Hesti, di Jakarta (24/2).

Penyerahan sertifikat ISO 37001 : 2016 tersebut bersamaan dengan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Penandatanganan Pakta Integritas yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen seluruh pegawai BKKP untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menerima imbalan.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(Bayu/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

GERTAK: Presiden Prabowo Subianto Copot Menkeu Purbaya Terkait Dugaan Isu Jual-Beli Jabatan

Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…

3 days ago

Survei IDM Ungkap Dua Sisi Bea Cukai: Pelayanan Bagus, Namun Kebijakan Tarif Masih Jadi PR

Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…

3 days ago

Analisis Penerbitan PMK 51/2026 tentang Angkutan Barang Terusan

Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…

4 days ago

TPS Gelar Sosialisasi Bisnis Operasional Bersama GINSI Jatim

Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…

4 days ago

Atasi Kepadatan, Pelabuhan Tanjung Wangi Kini Dilayani Empat Kapal

Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…

6 days ago

Pelindo Regional 4 dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Hukum

Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…

7 days ago