Mantan Menteri Kelautan Berharap Perguruan Tinggi Mampu Beradaptasi di Revolusi Industri

MN, Denpasar – Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong, Prof Rokhmin Dahuri, mengungkapkan bahwa era revolusi industri 4.0 saat ini mengharuskan perguruan tinggi mampu beradaptasi menjawab tantangan zaman yang ditandai dengan otomatisasi, koneksivitas, serta digitalisasi berbagai bidang.

“Mengutip World Economic Forum (WEF) tahun 2018, pada 2022 sekitar 75 juta pekerjaan akan digantikan oleh otomasi robot. Pada saat yang sama, sekitar 133 juta pekerjaan baru akan tercipta yang merupakan hasil kolaborasi antara interaksi manusia, mesin, dan algoritma (AI),” ujar tokoh yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) saat menjadi narasumber Kuliah Umum (Stadium General) “Positioning Undiksha untuk Menjadi World Class University di Era Revolusi Industri 4.0” di Kampus Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Buleleng, Bali, Senin (5/4).

Lebih lanjut, menurut guru besar fakultas perikanan dan ilmu kelautan IPB University ini, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 memiliki delapan karakteristik. Pertama, bukan kumpulan sivitas akademika tetapi partisipasi sivitas akademika dalam inovasi sosial. Kedua, bukan alih pengetahuan tetapi rekonstruksi pengetahuan dengan peserta didik.

Ketiga, bukan pengguna pengetahuan tetapi produksi pengetahuan (konsep, model, data, klasifikasi, purwarupa) dan kekayaan intelektual. Keempat, pengembangan dan produksi teknologi tepat guna untuk implementasi pengetahuan menjadi realitas. Kelima, pengembangan usaha perintis (start-up). Keenam, pengembangan jejaring komunikasi untuk koordinasi subyek terhadap isu-isu strategis. Ketujuh, pajangan kisah sukses untuk hasil inovasi atau praktik baru. Kedelapan, kemandirian administrasi dan keuangan. 

Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) ini juga menekankan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan juga instansi perusahaan swasta, utamanya dalam mengaplikasikan hasil riset dan inovasinya melalui harmonisasi kerjasama antar pemangku kepentingan.

“Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus melibatkan Perguruan Tinggi (PT), baik negeri maupun swasta, dalam menyusun rencana pembangunan. Perguruan Tinggi sendiri merupakan gudang ilmu, sehingga segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah yang berbasis keilmuan untuk mengurangi pengambilan keputusan berdasarkan ramalan atau perasaan,” tukasnya.

Terlebih, di daerah sudah ada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang harus bekerja membantu dalam perencanaan dan perumusan kebijakan. Termasuk merangkul pihak PT yang kompeten.

“Fakta empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan berdampak positif bagi masyarakat. Bahkan dari zaman Romawi Kuno itu menunjukkan bahwa yang makmur adalah mereka yang mengutamakan iptek. Oleh karena itu, lebih banyak dikumpulkan dari ilmu pengetahuan,” pungkas Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany itu.